Materi Hukum • 23 Feb 2024

Pengertian dan Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana

literasihukum.com/pengertian-dan-macam-alasan-penghapus-pidana

Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!

Materi Hukum • 07 Feb 2023

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru

literasihukum.com/pertanggungjawaban-pidana-korporasi

Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak

Materi Hukum • 14 Feb 2026

Barang Anda Dirusak Orang? Ini Pasal Perusakan Barang di KUHP Baru dan Ancaman Hukumannya

literasihukum.com/barang-anda-dirusak-orang-ini-pasal-perusakan-barang-di-kuhp-baru-dan-ancaman-hukumannya

Pasal perusakan barang di KUHP Baru: definisi, ancaman hukuman, perbedaan 'merusak' vs 'menghancurkan', dan contoh kasus.

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 6 · Tahun 1955 • 16 Apr 1955

Pengubahan Dan Tambahan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1953)

literasihukum.com/peraturan/15875/pengubahan-dan-tambahan-pasal-4-undang-undang-no-18-tahun-1953-lembaran-negara-no-48-tahun-1953

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955 tentang Pengubahan Dan Tambahan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1953)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 17 · Tahun 1955 • 05 Sep 1955

Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Jawa

literasihukum.com/peraturan/15864/perpanjangan-jangka-waktu-berlakunya-peraturan-peraturan-yang-dimaksud-dalam-pasal-6-undang-undang-pembentukan-daerah-daerah-otonom-propinsi-di-jawa

…1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Jawa

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 21 · Tahun 1958 • 02 Apr 1958

Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)

literasihukum.com/peraturan/15574/pelaksanaan-pasal-31-undang-undang-tentang-penyelesaian-perselisihan-perburuhan-undang-undang-no-22-tahun-1957-lembaran-negara-no-42-tahun-1957

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1957)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 1959 • 08 Apr 1959

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16711/penetapan-undang-undang-darurat-no-12-tahun-1955-tentang-pengubahan-pasal-4-ayat-1-undang-undang-no-12-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1955-no-37-sebagai-undang-undang

…8 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 20 · Tahun 1960 • 13 Apr 1960

Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952

literasihukum.com/peraturan/15584/masa-kerja-yang-dihitung-untuk-pensiun-seperti-dimaksud-dalam-pasal-2-ayat-2-undang-undang-no-20-tahun-1952

…omor 20 Tahun 1960 tentang Masa Kerja yang Dihitung untuk Pensiun, Seperti dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 335 · Tahun 1961 • 29 Jun 1961

Mengabulkan Permohonan Chew Lie Koei Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

literasihukum.com/peraturan/15311/mengabulkan-permohonan-chew-lie-koei-untuk-menjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-4-undang-undang-no-62-tahun-1958

…abulkan Permohonan Chew Lie Koei Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 397 · Tahun 1961 • 15 Jul 1961

Mengabulkan Permohonan Ho Fan Lin Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

literasihukum.com/peraturan/15308/mengabulkan-permohonan-ho-fan-lin-untuk-menjadi-warga-negara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no-62-tahun-1958

…ngabulkan Permohonan Ho Fan Lin Untuk Menjadi Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958