Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…reka, Anda dapat dengan mudah menagih hutang dengan lebih mudah namun juga terhindar dari tuntutan hukum. Untuk tahu lebih lanjut soal jasa penagih hutang, simak artikel lengkapnya berikut ini. Pengertian Jasa Pengacara Penagihan Hutang Sec…
…ng (MA), dan hakim agung akan diberhentikan dengan hormat setelah menjabat paling lama 15 tahun. Kendati demikian, terdapat opsi perpanjangan masa jabatan untuk satu kali periode selama lima tahun. Hal ini merupakan perubahan fundamental da…
Julianus Agimbau, calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai NasDem, menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK)
…an dari seluruh dakwaan dan hak-haknya dipulihkan. Putusan itu berbanding terbalik dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa menuntut Amsal dengan pidana dua tahun penjara, denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan, serta ua…
…ementerian Keuangan untuk menetapkan jasa jalan tol sebagai objek PPN tidak terlepas dari tuntutan optimalisasi penerimaan kas negara. DJP memandang instrumen perluasan basis pajak (
…mpaikan permintaan maaf, dalam tenggat waktu 2x24 jam setelah menerima dokumen resmi pada 18 Juni 2025. Proses Mediasi Gagal dan Dugaan ULAP Proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (perkara nomor 684/Pdt.G/2025/PN JKT SEL) berlanj…
…skan membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa. Putusan ini sekaligus membalik tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta keempat terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Hakim Nilai Jaksa Gagal Buktikan Unsur Penghas…
…Selain itu, pengaturan teknis mengenai proses peradilan militer diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan ini dibentuk untuk mengadili anggota TNI yang melakukan pelanggaran pidana, baik pidana umum maupun pi…
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No…
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-Undang
