Kasus Nadiem dan Ujian Akal Sehat Hukum Pidana Kita
Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Sikap Redaksi soal kasus Nadiem Makarim: tuntutan 18 tahun bukan vonis. Antikorupsi harus tegas, tetapi kriminalisasi kebijakan tetap harus ditolak.
…entang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
…un 2023 tentang Fasilitas Sewa Rumah bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
…lah fallback; disarankan mengelola konten lengkapnya melalui CMS agar sinkron untuk versi Indonesia dan Inggris. 1. Ruang lingkup Pedoman ini berlaku untuk seluruh kanal publikasi di situs, termasuk artikel, opini, dan halaman statis. Konte…
Dengan mengakses atau menggunakan __APP_NAME__, Anda dianggap memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan berikut. 1) Definisi Situs: platform web dan fitur yang dioperasikan oleh __APP_NAME__. Pengguna: setiap orang yang mengakses Situs,…
…entang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah