UTS/UAS Hukum Pidana — Paket 1
Bank soal persiapan UTS/UAS Hukum Pidana: unsur delik (KUHP), kausalitas, dan penyertaan.
Pencarian
“kasasi perkara pidana”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
UTS/UAS Hukum Pidana — Paket 2
Bank soal persiapan UTS/UAS Hukum Pidana: unsur delik (KUHP), kausalitas, dan penyertaan.
UTS/UAS Hukum Pidana — Paket 3
Bank soal persiapan UTS/UAS Hukum Pidana: unsur delik (KUHP), kausalitas, dan penyertaan.
MK Periksa 30 Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024, 7 Perkara Berasal dari Papua
Mahkamah Konstitusi memeriksa 30 sengketa Pilkada serentak 2024 hari ini, termasuk 7 perkara dari Papua. Sidang dilakukan oleh tiga panel majelis hakim dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka Pemerasan THR
…ul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengumpulan dana tunjangan hari raya (THR). Perkara ini menyedot perhatian karena uang yang diduga dikumpulkan dari p…
UPA Pidana 3 — Hukum Acara Pidana
Latihan tahapan penyelidikan/penyidikan, upaya paksa, praperadilan, dakwaan, pembuktian, dan upaya hukum.
Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Laksanakan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bojonegoro
…snahkan oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro antara lain: Sabu-sabu sejumlah 2,68 gram dari 3 perkara 1.115 obat pil LL dari 10 perkara 28 butir obat Y dari 3 perkara
MK Percepat Penanganan Sengketa Pilpres 2024, Hanya 10 Hari Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik untuk pemilihan presiden/wakil presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg...
Praperadilan Yaqut: Sprindik KPK Disorot, Audit Kerugian Negara Dipersoalkan
…tikan bahwa proses hukum yang dilakukan KPK mengandung cacat formil maupun materiil. Ahli Pidana Soroti Sprindik yang Terbit Bersamaan dengan Penetapan Tersangka Salah satu ahli yang dihadirkan pihak pemohon adalah Mahrus Ali, ahli hukum pi…
Kejagung Tarik Kajari Karo dan Jajarannya usai Polemik Perkara Amsal Sitepu
Kejaksaan Agung menarik Kajari Karo, Kasi Pidsus, dan para jaksa penuntut umum penangan perkara Amsal Sitepu untuk klarifikasi dan eksaminasi internal.
