MK: Caleg DPR/DPRD di Pemilu 2024 Bisa Gugat Hasil Pemilu Sendiri
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri, tanpa harus terikat dengan partai asal mereka.
Pencarian
“apakah hutang piutang bisa dipenjara”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
MK Luncurkan Layanan Sidang Daring, Caleg Tak Perlu ke Jakarta
Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
…jurit TNI telah ditahan, tetapi justru di titik inilah pertanyaan paling penting dimulai: apakah negara akan mengusut perkara ini sampai ke akar, atau kembali berhenti pada pelaku lapangan. Kasus ini bukan sekadar soal kekerasan fisik. Jika…
Rencana Amnesti untuk Koruptor Tunggu Arahan Presiden
JAKARTA, LITERASI HUKUM - Pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemberian amnesti kepada pelaku korupsi. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegask...
MK Tolak PHPU Gubernur Papua: Dalil Anomali DPT 100% Dianggap Salah Paham Konsep Data Pemilih
MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.
DPR: Hukuman Mati ABK Sea Dragon Tak Bisa Dipukul Rata
…ilai pertanggungjawaban pidana para ABK, aparat penegak hukum perlu menguji secara cermat apakah keterlibatan terdakwa terjadi karena kesadaran, paksaan, atau justru ketidaktahuan. Karena itu, ia meminta majelis hakim berhati-hati ketika me…
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
KY Didesak Lakukan Uji Etik atas Putusan MA tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah
…lon kepala daerah perlu diuji secara etik. Pengujian ini dinilai penting untuk memastikan apakah putusan tersebut memenuhi standar profesionalitas hakim dan kelaziman putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya. Pentingnya Pengujian Etik "Komisi…
Sejarah Bangka Belitung: Budaya Dan Tradisi di Kepulauan Timur Sumatra
Literasi Hukum - Ada sesuatu yang membuat Bangka Belitung selalu terasa berbeda ketika saya berkunjung ke sana. Mungkin karena perpaduan pantai-pantai biru yang tenang, kampung-kampung nelayan yang ra...
