Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…kan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahli hukum tata negara, mengenai proposal tersebut. Setelah kedua kubu calon presiden sepakat untuk mengajukan usulan hak angket terhadap KPU dan Bawaslu, berbagai ta…
…Hukum – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan dinas militer negara lain...
KPK menyatakan angka kerugian negara Rp2,7 triliun dalam perkara izin tambang nikel Konawe Utara masih estimasi dan belum final. Nilai final harus dihitung auditor sebelum jadi alat bukti.
…gaskan berlandaskan keadilan, kemanfaatan, kepastian, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
…Sejumlah usul yang disampaikan Adrianus membentang dari restruktur organisasi, pembiayaan negara, hingga pembenahan kultur melalui meritokrasi dan pengawasan. Berikut ringkasannya dalam 10 catatan yang dipaparkan. 1) Klasifikasi ulang satua…
…rifikasi dan pengumpulan alat bukti oleh kejaksaan dipandang sejalan dengan upaya menjaga akuntabilitas serta optimalisasi penerimaan kas negara dari sektor maritim. Pihak manajemen turut menjamin bahwa rangkaian penggeledahan dan penyitaan…
…rorisme menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi. Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar (Prof Uceng) membeberkan empat masalah besar yang dinilai berpotensi mengganggu desain negara hukum, reformasi…
…n dan Iwan Kurniawan, sebagai tersangka TPPU dalam kasus korupsi kredit bank yang rugikan negara triliunan rupiah.
…bukti melalui perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara, tidak harus selalu dibuktikan bahwa terdakwa menerima uang secara langsung. Dasar Hakim: Ada Perbuatan Melawan Hukum yang Timbulkan Kerugian N…
PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
