Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…mor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap UUD 1945 Drs. H. Endo Suhendo Tidak Dapat Diterima Pemohon H. Endo Suhendo Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata…
…dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 82/G.TUN/2001/PTUN.Jkt; Pasal 45A ayat (2) huruf c; peradilan tata usaha negara; pengadilan; kepastian hukum; pejabat tata usaha negara; peninjauan kembali; diskriminasi; kasasi;
…ah sedang merancang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. RPP ini akan mengatur ten...
Latihan sanksi administratif, pengawasan, maladministrasi, pengadaan, keterbukaan informasi, dan kewenangan daerah.
…dang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pemohon: (1) Aries Ananto (2) Budijanto Sutikno (3) Elfin Ananto Kuasa Pemohon: H. Azis Ganda Sucipta, S.H., dkk Tidak Dap…
…Mahkamah Agung; Kekuasaan kehakiman; Peradilan umum; Peradilan agama; Peradilan militer; Peradilan tata usaha negara; Hakim agung; Komisi yudisial; Pengujian formil; Conditio sine qua non; Kriteria legal standing; Syamsudin Haris; Abdulcha…
Berita Hukum - Berita ini menginformasikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyatakan bahwa pegawai honorer di Indonesia tidak akan menerima Tunjangan H...
…al, drone, pesawat tempur, jumlah personel, kemampuan logistik, hingga kapasitas anggaran negara untuk menopang operasi militer dalam jangka waktu lama. Semakin besar cadangan sumber daya yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan suatu…
…icarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahli hukum tata negara, mengenai proposal tersebut. Setelah kedua kubu calon presiden sepakat untuk mengajukan usulan hak angket terhadap KPU dan Bawaslu, berbag…
…ng Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Iwan Kurniawan,…
