Markas Judol Internasional yang Dikelola oleh WNA Dibongkar Polri
…e di Hayam Wuruk, menyita 75 situs dan mengamankan 321 WNA yang dimana Melanggar UU ITE & KUHP.
Pencarian
“Pasal 462 KUHP”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Dari Kepala DPMPTSP Kota Madiun Dalam Kasus Pemerasan CSR
KPK menyita uang tunai dan dokumen dari Kepala DPMPTSP Madiun terkait kasus pemerasan CSR dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota nonaktif Maidi.
Tidak Puas Putusan Hakim? Panduan Lengkap Upaya Hukum Pidana (Banding, Kasasi, PK)
Literasi Hukum - Palu hakim telah diketuk. Suara beratnya menggema di ruang sidang, menandai jatuhnya sebuah putusan. Bagi banyak orang, momen ini adalah akhir dari sebuah drama hukum yang melelahkan....
Polri Tetapkan Dua Tersangka Kasus TPPU Terkait Pembangunan Hotel Aruss Semarang
Polri menetapkan dua tersangka dalam kasus TPPU terkait pembangunan Hotel Aruss Semarang. Kasus ini melibatkan PT AJP dan dana hasil judi daring.
Habiburokhman Minta Ayah di Pariaman Tak Dijatuhi Hukuman Mati atau Seumur Hidup
…naknya menjadi korban kekerasan seksual dalam waktu lama. Ia merujuk KUHP baru, khususnya Pasal 43, yang membuka kemungkinan pelaku tidak dipidana apabila terbukti melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas karena keguncangan jiwa yang he…
Rentetan Kejahatan Jalanan dan Begal, Jakbar bak “Gotham City”
Rentetan aksi kejahatan yang brutal dan terjadi berulang di Jakarta Barat dalam beberapa waktu terakhir membuat warga dilanda ketakutan.
Sidang Perdana Samuel, Dalang Pengusiran Nenek Elina di PN Surabaya
…stanto menjalani sidang perdana di PN Surabaya. Dalang pengusiran Nenek Elina ini didakwa pasal berlapis menggunakan UU No 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional).
Eksepsi Ditolak! Sidang Pidana Pemilu PPLN Kuala Lumpur Lanjut ke Pembuktian
…Proses Perkara Para terdakwa dalam kasus pidana pemilu di Kuala Lumpur didakwa dengan dua pasal: Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 5…
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029
…ak ada dasar yang memadai dalam menetapkan ambang batas parlemen tersebut, termasuk dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, dan tidak menemukan rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase tersebut menurut keterangan dari pembentu…
UTS/UAS Hukum Pidana (Paket 1)
Unsur delik (KUHP), kausalitas, dan penyertaan. Paket 1 dari 3 (40 soal).
