Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menata Ulang Independensi BI, OJK, dan LPS: Gagasan Baru Konstitusionalisme Moneter

literasihukum.com/konstitusionalisme-moneter-independensi-bi-ojk-lps

Literasi Hukum - Di tengah kompleksitas ekonomi global dan nasional, tiga lembaga memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK...

Materi Hukum • 12 Feb 2024

3 Jenis Penggabungan Perusahaan: Merger, Akuisisi, Konsolidasi

literasihukum.com/merger-akuisisi-konsolidasi-perusahaan

Artikel ini membahas mengenai konsep-konsep dasar dari merger, akuisisi, dan konsolidasi, serta dampak-dampaknya terhadap perusahaan, pasar, dan stakeholders lainnya.

Materi Hukum • 25 Feb 2024

Penerapan Diskresi dalam Pemerintahan

literasihukum.com/penerapan-diskresi-dalam-pemerintahan

Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

Materi Hukum • 07 Feb 2024

Menggali Makna Demokrasi

literasihukum.com/demokrasi-konsep-evolusi-tantangan

Artikel ini membahas mengenai definisi, perkembangan, dan pantangannya demokrasi secara universal dan khusus di Indonesia.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Positif atau Negatif Legislator? Membedah Peran Ideal Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/judicial-activism-vs-judicial-restraint-mahkamah-konstitusi

Literasi Hukum - Setiap kali Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang kontroversial dan berdampak luas—seperti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presi...

Materi Hukum • 04 May 2026

Kritik Swasembada Pangan Berujung Polisi: Perlukah UU Anti-SLAPP?

literasihukum.com/kritik-swasembada-pangan-berujung-polisi-perlukah-uu-anti-slapp

Kritik Feri Amsari soal swasembada pangan berujung hukum. Pakar HTN ini dipolisikan Gerakan Tani Merdeka ke Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).

Materi Hukum • 02 May 2026

Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan

literasihukum.com/resign-ini-hak-karyawan-yang-wajib-dibayar-perusahaan

Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.

Materi Hukum • 18 May 2026

Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Nasional

literasihukum.com/pertanggung-jawaban-pidana-korporasi-dalam-kuhp-nasional

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional mencakup dasar hukum, teori, bentuk pidana, dan penerapannya di Indonesia.