Putusan MK No. 29/PUU-IX/2011
…Khusus Bagi Provinsi Papua Komarudin Watubun Tanawi Mora, S.H., M.H Dikabulkan Masyarakat Hukum Adat; Suku Yawa Onat; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…Khusus Bagi Provinsi Papua Komarudin Watubun Tanawi Mora, S.H., M.H Dikabulkan Masyarakat Hukum Adat; Suku Yawa Onat; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
…Tahun 1945 Pemohon : 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); 2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu; 3. Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu. Kuasa pemohon : Sulistiono, S.H., dkk. Dikabulkan Sebagian Masyarakat Hukum…
…bagian Waris berdasarkan KUHPer yang diterapkan di lembaga peradilan tidak sejalan dengan Hukum Adat
…yang dipublikasikan di situs ini disediakan untuk tujuan informasi, edukasi, dan literasi hukum. Kami berupaya menyajikan konten seakurat mungkin, namun sifat informasi di internet dapat berubah (mis. pembaruan regulasi, putusan baru, atau…
…terian Negara Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.H. Mewakili Badan Hukum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. urusan adat
…da tampilkan di halaman penulis. Data konten: naskah yang Anda kirim (opini/berita/materi hukum/ruang publik), revisi, status review, dan metadata publikasi. Data komunikasi: pesan melalui formulir kontak, laporan koreksi, atau komunikasi t…
…o, dan data terkait. Kontributor: Pengguna yang mengirimkan konten (opini, berita, materi hukum, atau ruang publik). 2) Ketentuan umum penggunaan Anda wajib menggunakan Situs secara wajar, bertanggung jawab, dan tidak melanggar hukum yang b…
Bank soal persiapan UTS/UAS Hukum Acara: teknik pembuatan gugatan/dakwaan dan alur persidangan (HAPer/HAPid/PTUN).
Bank soal persiapan UTS/UAS Hukum Acara: teknik pembuatan gugatan/dakwaan dan alur persidangan (HAPer/HAPid/PTUN).
Bank soal persiapan UTS/UAS Hukum Acara: teknik pembuatan gugatan/dakwaan dan alur persidangan (HAPer/HAPid/PTUN).