IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia
…100.000 unlimited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…100.000 unlimited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.
…usi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil yang diajukan PT Arion Indonesia terkait Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam Putusan Nomor 244/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada Senin (19/1/2026), MK…
Literasi Hukum - Palu hakim telah diketuk. Suara beratnya menggema di ruang sidang, menandai jatuhnya sebuah putusan. Bagi banyak orang, momen ini adalah akhir dari sebuah drama hukum yang melelahkan....
…nggal dunia. Sementara itu, Dodi Supriadi diposisikan sebagai pelaku pembantu berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHP karena dinilai memberikan sarana dan kesempatan terjadinya pembunuhan. Tragedi Berdarah di Balik Miras dan Gadai Motor Pe…
KPK menyita uang tunai dan dokumen dari Kepala DPMPTSP Madiun terkait kasus pemerasan CSR dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota nonaktif Maidi.
…Utara usai OTT 9 Januari 2026. Para tersangka ditahan 11–30 Januari 2026, dengan sangkaan pasal UU Tipikor jo. KUHP.
…iucapkan pada Senin (19/1/2026), MK memaknai frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) sebagai norma yang harus menempatkan mekanisme UU Pers dan Dewan Pers sebagai forum u…
…t atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, terutama yang berkaitan dengan Pasal 602 dan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Und…
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana pengawasan kepada Laras Faizati Khairunnisa binti Wahyu Kuncoro alias Laras Faizati.
Yusril Ihza Mahendra meminta jaksa tidak mencari celah untuk kasasi atas putusan bebas Delpedro dkk. Ia menegaskan KUHAP baru melarang kasasi terhadap putusan bebas.