Penerapan Asas Tanggung Jawab Negara dalam Upaya Mengatasi Deforestasi Hutan
Membahas penerapan tanggung jawab negara dalam mengatasi deforestasi hutan sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta penegakan hukumnya
Pencarian
“Administrasi Pemerintahan”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Eksplorasi Legalitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS RBA
…ali menjadi penghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui OSS RBA, hukum administrasi negara Indonesia melakukan "lompatan kuantum". Pendekatan berbasis risiko mengasumsikan bahwa usaha dengan risiko rendah tidak memerlukan…
Memahami Pentingnya Constitutional Complaint dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional
…embantu melindungi demokrasi, hak asasi manusia, dan memperkuat checks and balances dalam pemerintahan. Pendahuluan Dalam arsitektur hukum modern, konsep Constitutional Complaint telah menjadi alat vital yang memungkinkan individu untuk men…
Konflik Bupati vs Wabup Sidoarjo: Mutasi ASN Berujung Laporan ke Kemendagri
Hubungan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik Idayana memanas akibat mutasi ASN. Mimik menuding ada cacat prosedur dan akan melapor ke Kemendagri
Sistem Hukum Amerika: Memahami Hak Konstitusional dan Peran Mahkamah Agung AS
…asar sistem hukum Amerika. Diratifikasi pada tahun 1788, konstitusi ini mengatur struktur pemerintahan, pemisahan kekuasaan, dan sejumlah hak asasi yang dijamin bagi warga negara. Beberapa poin penting: Pemisahan Kekuasaan Pemerintahan fede…
Mahkamah Konstitusi: Jakarta Tetap Ibukota IKN Bisa Apa?
Putusan MK No.71 Tentang IKN bisa kita baca, sebenarnya pemerintah masih terkesan lambat dan belum siap untuk memindahkan ibu kota, lalu bagaimana nasib IKN
Direktur CIA Temui Presiden Interim Venezuela di Caracas, Bahas Kerja Sama hingga Isu Narkotika
…sah. Rodríguez sendiri merupakan figur yang sebelumnya berada di lingkar kekuasaan pemerintahan Maduro. Ia mengambil alih posisi presi
KPK OTT Bupati Pati, Sita Miliaran Rupiah Dugaan Jual Beli Jabatan
…T Bupati Pati terkait jual beli jabatan. Kasus ini soroti lemahnya integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Putusan MK No. 61/PUU-XIV/2016
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1.Damian Agata Yuvens 2.Rangga Sujud Widigda 3.Naftalia 4.Deni Daniel Kuasa Pemohon : - Tidak Da…
KPU dan Golkar Bantah Dalil Gerinda mengenai Kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah
…ya telah mendalilkan adanya dugaan pencurian suara noken dan dugaan Pelanggaran Kewajiban administrasi. Pemohon mendalilkan bahwa sistem noken di Papua Tengah telah tercemar oleh praktik kecurangan suara yang terstruktur. Pemohon pada sidan…
