Pencarian

“Reformasi Hukum”

Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.

Berita 25 Dec 2025 news.literasihukum.com/kejagung-pamerkan-6-triliun-uang-hasil-penindakan-korupsi

Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi

Literasi Hukum - Sebuah pemandangan kontras tersaji di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (24/12/2025). Di tengah sorot lampu dan kawalan ketat, tumpukan uang tunai pecahan Rp100.000 disusun menyerupai benteng pertahanan de…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 19 May 2026 news.literasihukum.com/satgas-p3m-ppe-mediasi-sengketa-resor-mandalika-mangkrak

Satgas P3M-PPE Mediasi Sengketa Resor Mandalika Mangkrak

…lisihan interpretasi kontrak pengelolaan lahan dengan ITDC, ketidakpastian regulasi pasca-reformasi investasi, serta disrupsi pasar akibat pandemi COVID-19 yang secara drastis menggerus proyeksi occupancy rate dan cash flow jangka panjang.…

Oleh Elenta Firnanda
Berita 16 Apr 2026 news.literasihukum.com/mengenal-whistleblower-definisi-contoh-dan-perlindungan-hukum-di-indonesia

Mengenal Whistleblower dalam Hukum Indonesia: Definisi dan Perlindungannya

…wer, contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan whistleblower, serta dasar hukum yang melindungi whistleblower di Indonesia. Pembahasan ini muncul seiring dengan mencuatnya kasus KS di FH UI yang memicu perhatian publik.

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 16 Sep 2025 news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi

RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi

Jakarta, LiterasiHukum.com – Pemerintah berencana untuk mereformasi sistem peradilan pidana dengan membatasi akses upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Melalui Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang baru, hanya…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Berita 02 Mar 2026 news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

JAKARTA, Literasi Hukum – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian Permohonan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t…

Oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.