19 Kuasa Hukum PB XIV Purbaya Mundur, Posisi di Keraton Dievaluasi
Sebanyak 19 kuasa hukum PB XIV Purbaya mundur dari gugatan di PN Solo karena beda prinsip pembelaan. Posisi struktural di bebadan Keraton Solo turut dievaluasi.
Pencarian
“Konsep Politik Hukum”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
JAKARTA, Literasi Hukum – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian Permohonan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t…
Larangan Penayangan "Pesta Babi": Kondusivitas atau Represivitas?
NUSA TENGGARA BARAT, LITERASIHUKUM.COM - Penayangan film "Pesta Babi" dalam kegiatan nonton bareng pada Kamis, 7 Mei 2026 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat dibubarkan oleh pihak kampus…
Regulasi dan Inovasi: Lois Bar NYC sebagai Contoh Bar Ramah Lingkungan di Era Modern
…k untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang mendalam sekaligus menjaga relevansi dengan niche hukum. Apakah ada revisi tambahan yang Anda perlukan?
May Day 2026: Perpres 27/2026 dan Risiko Legal Evasion Ojol
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – 1 May Gema aksi May Day 2026 di Monas yang menuntut implemetasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memicu diskursu hukum yang panas dikalangan praktisi. Langkah Pemerintah menetapkan batas potongan aplikasi maksi…
Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...
Tragedi Syukuran Putra Gubernur Jawa Barat di Garut: 3 Tewas, Publik Desak Proses Hukum Adil
BANDUNG, Literasi Hukum — Kepolisian masih mendalami tragedi dalam acara syukuran pernikahan putra Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Pendopo Kabupaten Garut pada Jumat (18/7/2025). Peristiwa yang...
Kantor DJP Digeledah KPK, Menkeu Purbaya Minta Publik Ikuti Proses Hukum
…PK geledah kantor DJP terkait dugaan suap pajak, Menkeu Purbaya minta publik ikuti proses hukum dan DJP siap kooperatif.
Klarifikasi Hashim Djojohadikusumo Terkait Kasus Korupsi Riza Chalid
Jakarta, Literasi Hukum - Pengusaha Hashim Djojohadikusumo mengeluarkan klarifikasi hukum mengenai posisinya. Langkah ini ia ambil terkait penyidikan kasus korupsi impor minyak oleh Kejaksaan Agung. S...
