Materi Hukum • 04 May 2026

Pasal 49 KUHP: Hak Membela Diri atau Jebakan Buat Korban?

literasihukum.com/pasal-49-kuhp-hak-membela-diri-atau-jebakan-buat-korban

Memahami Noodweer (Pasal 49 KUHP) dan Noodweer Excess (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan penghapus pidana dalam pembelaan terpaksa di Indonesia.

Berita • 19 Jan 2026

Kuasa Hukum Adly Fairuz Bantah Pengakuan Jenderal di Kasus Penipuan

news.literasihukum.com/kuasa-hukum-adly-fairuz-bantah-pengakuan-jenderal-di-kasus-penipuan

Kuasa hukum Adly Fairuz membantah tuduhan pengakuan jenderal dalam kasus gugatan perdata penipuan pengurusan calon taruna Akpol.

Berita • 22 Feb 2026

Oknum Brimob Jadi Tersangka Kasus Pelajar 14 Tahun Tewas di Tual, Polri Janji Proses Transparan

news.literasihukum.com/oknum-brimob-jadi-tersangka-kasus-pelajar-14-tahun-tewas-di-tual-polri-janji-proses-transparan

Oknum Brimob jadi tersangka kasus tewasnya pelajar di Tual. Polri janji proses transparan. Jerat UU Perlindungan Anak & KUHP.

Materi Hukum • 03 Jan 2025

Sistem Hukum Amerika: Memahami Hak Konstitusional dan Peran Mahkamah Agung AS

literasihukum.com/sistem-hukum-amerika-dan-hak-konstitusional

Pelajari struktur hukum Amerika Serikat, hak konstitusional, dan peran Mahkamah Agung AS. Ketahui bagaimana hukum di AS berkembang dan memengaruhi masyarakat.

Opini • 18 Aug 2025

Bahaya Laten RKUHAP : Militer Menguasai Peradilan dan Mengaburkan HAM

literasihukum.com/bahaya-laten-rkuhap-militer-menguasai-peradilan-dan-mengaburkan-ham

Opini ini mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 yang dinilai sebagai kemunduran dalam sistem hukum Indonesia.

Opini • 05 May 2026

Antara Demonstrasi dan Destruksi: Aksi Ricuh Hari Buruh di Bandung

literasihukum.com/antara-demonstrasi-dan-destruksi-aksi-ricuh-hari-buruh-di-bandung

Peringatan Hari Buruh berujung ricuh hingga rusak fasilitas publik. Bagaimana sikap negara terhadap aksi demonstran?

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Materi Hukum • 01 Apr 2026

Misteri Hilangnya Kata "Sengaja" dalam KUHP Nasional

literasihukum.com/misteri-hilangnya-kata-sengaja-dalam-kuhp-nasional

Kenapa kata "sengaja" hilang dari pasal pembunuhan? Simak analisis tajam Arif Kurniawan, S.H. mengenai wajah baru dan risiko doktrin di KUHP Nasional.

Materi Hukum • 14 Feb 2026

Jika Tertipu Jual Beli Online: Pelaku Bisa Dipidana Berapa Menurut KUHP Baru (UU 1/2023)?

literasihukum.com/jika-tertipu-jual-beli-online-pelaku-bisa-dipidana-berapa-menurut-kuhp-baru-uu-12023

Tertipu jual beli online? Pahami jerat pidana pelaku menurut KUHP Baru (UU 1/2023): pasal penipuan, ancaman hukuman, pembuktian, & langkah hukum.

Materi Hukum • 13 Feb 2026

Diteror Debt Collector? Ini Aturan OJK 2026 & Cara Viralkan yang Aman

literasihukum.com/diteror-debt-collector-ini-aturan-ojk-2026-cara-viralkan-yang-aman

Dikejar debt collector atau dicegat mata elang? Simak aturan penagihan OJK terbaru 2026, syarat penarikan kendaraan, dan cara aman memviralkan oknum tanpa terjerat UU ITE.