MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Pencarian
“Sosiologi Hukum”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara
Jakarta, Literasi Hukum - Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahli hukum tata n…
11 Tindak Kecurangan Pemilu 2024 Dibongkar Tim Hukum AMIN di MK! Bukti Manipulasi Pemerintah Terungkap?
Tim hukum yang mewakili pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip...
Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Jalan Rajekwesi hingga Jalan Veteran Kabupaten Bojonegoro
Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di sepanjang Jalan Rajekwesi hingga Jalan Veteran, Kabupaten Bojonegoro.
Reformasi Polri: LBH Masyarakat Desak Keterlibatan Ahli dan Penguatan Landasan Hukum Tim
…yang dibentuk Presiden Prabowo melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dengan landasan hukum yang kuat.
19 Kuasa Hukum PB XIV Purbaya Mundur, Posisi di Keraton Dievaluasi
Sebanyak 19 kuasa hukum PB XIV Purbaya mundur dari gugatan di PN Solo karena beda prinsip pembelaan. Posisi struktural di bebadan Keraton Solo turut dievaluasi.
Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius Samsul pada Rabu (20/8/2025). Inosentius diajukan sebagai calon haki...
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
JAKARTA, Literasi Hukum – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian Permohonan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 dan menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t…
