Banyaknya Pihak Penyelenggara Alih Daya (Outsourcing) yang Belum Menaati PERMENAKER
Pihak penyelenggara alih daya (outsourcing) saat ini sangatlah banyak dan beragam. Pihak penyelenggara tersebut biasanya melakukan pengambilan tenaga kerja
Pencarian
“Ketenagakerjaan”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Putusan MK No. 99/PUU-XI/2013
…aw-Labor disputes, Labour courts-Indonesia, Industrial relations, Executions (Law), Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perburuhan, Sengketa antara buruh dan majikan, Pengadilan Hubungan Industrial, Eksekusi.
Putusan MK No. 26/PUU-XII/2014
…ial Security Agency-Indonesia; Community health protection scheme-honorary workers; Hukum ketenagakerjaan-Indonesia; Jaminan Sosial; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Putusan MK No. 96/PUU-XI/2013
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Sofjan Wanandi. 2. Suryadi Sasmita Kuasa Pemohon: Dra. Endang Susilowati, S.H., M.H. dan Ibrahim Sumant…
Putusan MK No. 69/PUU-XI/2013
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Jazuli 2. Anam Supriyanto. Kuasa Pemohon: Kambusiha, S.H., Surya Tjandra, S.H.,LL.M., dkk Ditolak Keten…
Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Ir. Otto Geo Diwara Purba 2. Ir. Syamsul Bahri Hasibuan S.H.,M.H. 3. Eiman 4. Robby Prijatmodjo 5. Mack…
Putusan MK No. 101/PUU-XI/2013
…Indonesia; Social security-law and legislation-Indonesia; Public welfare-Indonesia; Hukum ketenagakerjaan-Indonesia; Buruh dan perburuhan-Jaminan sosial; Asuransi sosial; Kesejahteraan sosial.
Putusan MK No. 84/PUU-XII/2014
…lation - Indonesia; Labor disputes – Indonesia; Pengadilan Industri-Kabupaten/Kota; Hukum ketenagakerjaan.
Putusan MK No. 11/PUU-XII/2014
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur diwakili oleh: 1. Dr. HC. Alim Markus, sel…
Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014
PPengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. M. Komarudin sebagai Pemohon I; 2. Agus Humaedi Abdilah sebagai Pemohon II; 3. Wahidin sebagai Pemohon…
