Menampilkan 121–130 dari 174 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 08 Apr 2026
Yusril Serahkan Polemik Kasasi oleh Jaksa di Kasus Delpedro dkk ke Mahkamah Agung
news.literasihukum.com/yusril-serahkan-polemik-kasasi-oleh-jaksa-di-kasus-delpedro-dkk-ke-mahkamah-agung
Yusril serahkan polemik kasasi vonis bebas Delpedro ke MA. Debat KUHAP lama vs KUHAP baru, putusan MA jadi rujukan perkara transisional.
Berita
• 24 Apr 2026
Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol
news.literasihukum.com/gerindra-pdip-pertanyakan-wewenang-kpk-jabatan-ketua-umum
Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.
Berita
• 21 Jan 2026
KPK Ungkap Uang Pemerasan Bupati Pati Disimpan dalam Karung, Diikat Karet
news.literasihukum.com/kpk-ungkap-uang-pemerasan-bupati-pati-disimpan-dalam-karung-diikat-karet
KPK mengungkap uang Rp2,6 miliar terkait dugaan pemerasan pengisian perangkat desa di Pati disimpan dalam karung dan sebagian diikat karet. Sudewo dan tiga kades ditahan.
Opini
• 22 Apr 2026
Pasal 403 dan 404 KUHP: Melindungi Perempuan dari Poligami Diam-Diam dan Nikah Siri
literasihukum.com/pasal-403-404-kuhp-perlindungan-perempuan-poligami-nikah-siri
Pasal 403 dan 404 KUHP memicu pro-kontra. Artikel ini menilai aturan itu penting untuk melindungi perempuan dari poligami diam-diam dan nikah siri.
Opini
• 18 May 2026
Menyoal Pelarangan Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" dalam Bingkai Kebebasan Berekspresi
literasihukum.com/menyoal-pelarangan-pemutaran-film-dokumenter-pesta-babi-dalam-bingkai-kebebasan-berekspresi
Adanya pelarangan film dokumenter “Pesta Babi” memunculkan polemik terkait batas kebebasan berekspresi serta kewenangan negara dalam demokrasi.
Opini
• 29 Jan 2024
Presiden Berpihak dalam Kampanye melalui Celah Aturan Pemilu
literasihukum.com/presiden-berpihak-celah-aturan-pemilu
Artikel ini membahas celah aturan dalam UU Pemilu yang memungkinkan presiden berpihak dalam kampanye pemilu.
Opini
• 16 Jul 2025
Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025
literasihukum.com/kerugian-bumn-bukan-kerugian-negara
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.
Opini
• 02 Jul 2025
Personalisasi Kekuasaan: Jebakan di Balik Komunikasi "Merakyat" Pejabat Publik
literasihukum.com/personalisasi-kekuasaan-jebakan-di-balik-komunikasi-merakyat-pejabat-publik
Mengapa klaim "saya membangun" oleh pejabat publik berbahaya bagi sistem negara? Pahami risiko kaburnya tanggung jawab institusional dari sudut pandang Hukum Administrasi
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Visum et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat
literasihukum.com/visum-et-repertum-tindak-pidana-penganiayaan
Pembuktian perkara penganiayaan berat menggunakan visum et repertum, peran, tujuan ilmu kedokteran forensik dalam upaya membuktikan kebenaran materiil.
Berita
• 04 May 2026
Skandal Korupsi Pajak dan Bea Cukai Terbongkar, KPK Turun Tangan
news.literasihukum.com/skandal-korupsi-pajak-dan-bea-cukai-terbongkar-kpk-turun-tangan
…sus korupsi kembali mencuat di lingkungan pejabat negara. Praktik suap dan penyalahgunaan jabatan dinilai merugikan negara serta masyarakat.