Diteror DC Pinjol & Sebar Data: Hak Hukum Anda 2026
Diteror debt collector pinjol sampai data disebar ke kontak HP? Pahami 5 hak hukum perdata Anda & langkah konkret menghentikan teror berdasarkan KUH Perdata, UU PDP, UU ITE.
Pencarian
“Sosiologi Hukum”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Uji Materi Syarat Pendidikan Polisi Ditolak MK, Pemohon Dianggap Tak Punya Kedudukan Hukum
…uji materi syarat pendidikan polisi (SMU/sederajat). Pemohon dianggap tak punya kedudukan hukum. Simak alasan Mahkamah Konstitusi selengkapnya
Jasa Penagihan Hutang: Tips Memilih yang Terbaik
Literasi Hukum - Apakah Anda sedang menghadapi masalah terkait dengan hutang, khususnya dikarenakan penagihan hutang yang sulit untuk dilakukan? Jika benar, maka menggunakan jasa pengacara penagihan hutang adalah solusi yang tepat untuk And…
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.
Dari Caveat Emptor ke Caveat Venditor dalam UU PDP RI
…caveat venditor dalam UU PDP RI. Simak dampaknya bagi konsumen, korporasi, dan penegakan hukum data di Indonesia.
Literasi Hukum Indonesia Merilis Layanan Informasi Loker Hukum
Literasi Hukum - Sulitnya para lulusan hukum untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya menjadi salah satu masalah sosial yang perlu diatasi. Padahal, di sisi lain, banyak perus...
Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”
…ering sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...
MK: Kolumnis & Kontributor Lepas Dilindungi Hukum
MK tegaskan kolumnis & kontributor lepas tetap dilindungi hukum. Perlindungan via UU Pers jika penuhi syarat wartawan, atau UU lain terkait HAM.
Sidang MN Memanas, Soal Pendampingan Diperdebatkan
Sidang praperadilan MN di PN Klaten dipadati ratusan warga. Ahli hukum soroti hak tersangka, due process of law, dan pendampingan hukum dalam KUHAP baru.
Sanksi bagi Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum Peradilan Militer
Prajurit TNI dapat dihukum lebih berat karena tunduk pada hukum pidana militer. Bagaimana jika korbannya warga sipil? Ini penjelasan hukumnya.
