Materi Hukum • 28 Apr 2026

Re-share Video Viral: 5 Pasal Pidana yang Bisa Menjeratmu

literasihukum.com/reshare-video-viral-pasal-pidana-uu-ite-tpks

Cuma forward video viral di Whats App? Kenali 5 lapis pasal UU ITE, TPKS, Pornografi, KUHP, dan Hak Cipta yang bisa menjeratmu hingga 12 tahun penjara.

Opini • 20 Jul 2025

Pro dan Kontra Autonomous Weapon Systems Dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional

literasihukum.com/pro-dan-kontra-autonomous-weapon-systems-dalam-hukum-humaniter-internasional

Literasi Hukum - Mengkaji pro dan kontra Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional. Analisis ini membahas tantangan yang ditimbulkan oleh 'robot pembunuh' terhadap p...

Materi Hukum • 12 Feb 2024

Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia

literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk

Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.

Berita • 03 Mar 2026

Uceng Paparkan 4 Masalah Rancangan Perpres TNI Atasi Terorisme

news.literasihukum.com/prof-uceng-4-masalah-rperpres-tni-atasi-terorisme

…erorisme bermasalah: delegasi berlebihan, materi muatan, geser penegakan hukum, dan ancam ruang sipil.

Opini • 11 Jun 2025

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Opini • 10 Sep 2025

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

literasihukum.com/menyoal-kewenangan-patroli-siber-tni-di-ranah-penegakan-hukum

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

Opini • 28 Mar 2025

Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat

literasihukum.com/militer-dalam-ruang-penegakan-hukum-dan-politik-sipil-di-amerika-serikat

Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.

Berita • 12 Jan 2026

Komdigi Putus Akses Sementara Grok di X, Fitur AI Dinilai Berisiko Picu Deepfake Seksual Non-Konsensual

news.literasihukum.com/komdigi-putus-akses-sementara-grok-x-deepfake-seksual

Komdigi memutus akses sementara Grok—chatbot AI xAI di platform X—karena risiko konten pornografi palsu/deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Opini • 02 Apr 2024

Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu

literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu

Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...