Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
…m Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegar…
…perlukan revisi UU 1/1946 untuk mendefinisikan "keonaran" secara lebih jelas dan mencegah penyalahgunaan pasal tersebut untuk membungkam suara kritis. Unsur "Keonaran" dalam Pasal 14 UU 1/1946 Dinilai Usang dan Berpotensi Membungkam Kritik
Tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon mengenai status Erick Hendrawan Septian Putra
…mengenai siapa saja calon tersangka yang tengah dibidik oleh tim penyidik. Pokok Perkara: Penyalahgunaan Kuota Tambahan Fokus utama dalam kasus ini adalah dugaan penyelewengan dalam distribusi 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan kepad…
…ra melawan hukum. Menariknya, banyak kajian akademik menyebut penggelapan itu erat dengan penyalahgunaan kepercayaan. Dalam pembahasan hukum pidana, penggelapan sering dikaitkan dengan aspek moral/mental dan “trust” yang dilangg…
…ntuk pelanggan berbayar, meski sejumlah kanal penggunaan lain masih dinilai membuka celah penyalahgunaan. Pemerintah Panggil X, Singgung Risiko Pelanggaran Privasi dan “Hak atas Citra Diri” Di Indonesia, Komdigi menyatakan telah…
…itu berangkat dari temuan BNN bahwa rokok elektrik semakin sering dipakai sebagai medium penyalahgunaan narkotika dan zat psikoaktif baru, bukan lagi sekadar perangkat konsumsi nikotin. BNN sendiri sebelumnya sudah menyatakan vape telah me…
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...
Imigrasi mengamankan 27 WNA diduga sindikat love scamming di Tangerang, target korban warga Korsel, kasus diproses sesuai hukum keimigrasian.
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
