Rektor UI Heri Hermansyah Buka Suara Usut Grup Chat Mesum FH UI
Rektor UI Heri Hermansyah mengecam dugaan pelecehan seksual di grup chat mahasiswa Fakultas Hukum. Kampus sediakan saluran aduan dan siap tindak tegas pelaku.
Pencarian
“Transparansi”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
8 Hak Pasien di RS yang Wajib Diketahui — Dijamin UU
Pasien berhak tahu diagnosis lengkap, menolak tindakan, minta second opinion, dan mendapat rincian tagihan. Kenali 8 hak yang dijamin UU 44/2009 dan UU 17/2023.
Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Plea Bargaining dalam hukum pidana Indonesia: pengertian, mekanisme, jenis, dasar hukum, kelebihan, kekurangan, serta penerapannya
Proyek Jalan Sumut Disorot, KPK Kembangkan Kasus Korupsi Besar
KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.
Skandal Korupsi Pajak dan Bea Cukai Terbongkar, KPK Turun Tangan
Kasus korupsi kembali mencuat di lingkungan pejabat negara. Praktik suap dan penyalahgunaan jabatan dinilai merugikan negara serta masyarakat.
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Sanksi bagi Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum Peradilan Militer
Prajurit TNI dapat dihukum lebih berat karena tunduk pada hukum pidana militer. Bagaimana jika korbannya warga sipil? Ini penjelasan hukumnya.
Putusan MK No. 66/PUU-XXIII/2025
…s Natsir, Aldi Rizki Khoiruddin. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Transparansi dalam proses pembentukan undang-undang dan dwifungsi TNI
Putusan MK No. 141/PUU-XXIII/2025
…IV) dan Randiek Akbar Ulfa (Pemohon V) Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. transparansi penghitungan elektronik suara Peserta Pemilu
Putusan MK No. 45/PUU-XXIII/2025
…ta Manihuruk (Pemohon V). Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. proses transparansi , partisipasi publik serta pengabaian mekanisme perencanaan UU
