Putusan MK No. 79/PUU-XXIII/2025
…k sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan dwifungsi TNI
Pencarian
“TNI”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Putusan MK No. 57/PUU-XXIII/2025
…K) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. proses pembentukan UU TNI dan perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer
Putusan MK No. 33/PUU-XXIII/2025
…mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Larangan Berbisnis bagi Prajurit TNI
Putusan MK No. 58/PUU-XXIII/2025
…nata (Pemohon II) Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. pembahasan RUU TNI tidak transparan
Putusan MK No. 66/PUU-XXIII/2025
…n tidak dapat diterima. Transparansi dalam proses pembentukan undang-undang dan dwifungsi TNI
Putusan MK No. 74/PUU-XXIII/2025
…Handika Pradana (Pemohon IV) Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. RUU TNI yang tidak memenuhi standar metode pembentukan naskah akademik sebagaimana diatur dalam UU P3
Putusan MK No. 83/PUU-XXIII/2025
…gita Putri, S.H. (Pemohon V) Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. (UU TNI) tidak memenuhi kategori sebagai RUU dalam keadaan darurat atau mendesak, proses pembentukan UU tidak ada Meaningfull Participation, tidak transpa…
Putusan MK No. 81/PUU-XXIII/2025
…rmohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV untuk seluruhnya. Proses Pembahasan Revisi UU TNI Yang Dengan Sengaja Menutup Partisipasi Publik, Tidak Transparan, Dan Tidak Akuntabel
Putusan MK No. 75/PUU-XXIII/2025
…agitta Tarigan (Pemohon IV). Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. RUU TNI yang tidak memenuhi standar metode pembentukan naskah akademik sebagaimana diatur dalam UU P3
Putusan MK No. 56/PUU-XXIII/2025
…mohon III) Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Proses pembentukan UU TNI tidak memenuhi prinsip meaningful participation
