Sanksi bagi Prajurit TNI dalam Perspektif Hukum Peradilan Militer
Prajurit TNI dapat dihukum lebih berat karena tunduk pada hukum pidana militer. Bagaimana jika korbannya warga sipil? Ini penjelasan hukumnya.
Pencarian
“Scope of Civil Law”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Deforestasi di Papua Berakibat pada Terancamnya Hak Masyarakat Adat, Bagaimana Langkah Hukumnya?
…segen, perusahaan PT Inti Kebun Sejahtera menggusur kawasan hutan adat dan mendapatkan perlawanan Marga Kutumun. Mereka menghadang dan menolak rencana perluasan PT IKSJ karena luas pembukaan hutan melebihi kesepakatan antara marga dan perus…
Exploring Financial Tips and Strategies: A Review of WiseWalletTips.com
…ity. With changing market conditions, evolving consumer habits, and the rising popularity of e-commerce, managing per...
Regulations and Innovation: Lois Bar NYC as a Model of Sustainable Bars in the Modern Era
This article expands the discussion of each subtopic to meet the needs of in-depth readers while maintaining relevance to the legal niche.
Anies-Muhaimin Hadir Langsung di Sidang Perdana MK: Bacakan Kalimat Pembuka
Jakarta, Literasi Hukum - Anies-Muhaimin dijadwalkan untuk menghadiri sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi pada Rabu (27/3/2024). Mereka...
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
…t bukti yang terungkap di persidangan. Dalam perspektif negara hukum dan asas due process of law, keyakinan hakim berfungsi sebagai “jembatan” antara fakta yang terbukti dengan penerapan norma hukum, sehingga wajib diuraikan sec…
Prabowo Bertemu CEO Global: Investor Tekankan Kepastian Hukum Investasi
…yang berlangsung hampir dua jam, para investor menyoroti pentingnya kepastian hukum (rule of law), konsistensi kebijakan, serta penguatan pasar modal sebagai prasyarat untuk memperluas investasi di Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisas…
Uceng Paparkan 4 Masalah Rancangan Perpres TNI Atasi Terorisme
Prof Zainal Arifin Mochtar menilai RPerpres pelibatan TNI atasi terorisme bermasalah: delegasi berlebihan, materi muatan, geser penegakan hukum, dan ancam ruang sipil.
MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi
MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.
Satgas P3M-PPE Mediasi Sengketa Resor Mandalika Mangkrak
Satgas P3M-PPE memediasi sengketa PT PRIA dan ITDC atas Resor Bintang 5 Mandalika yang mangkrak sejak 2019 untuk percepatan investasi pariwisata.
