Menampilkan 1–10 dari 158 hasil
· ~46ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 08 Feb 2024
Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/lebih-dekat-dengan-3-asas-otonomi-daerah
Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.
Kamus Hukum
Otonomi daerah
literasihukum.com/kamus-hukum/889/otonomi-daerah
Otonomi daerah Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Contoh: Materi Otonomi daerah sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: U…
Opini
• 04 Aug 2023
Akselerasi Peran Administrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum
literasihukum.com/peran-administrasi-pemerintahan
Literasi Hukum - Hubungan antara administrasi pemerintahan dan ilmu hukum sangat erat relasinya. Karena pemerintah sebagai fungsi yang merupakan organ atau alat perlengkapan negara dan diserahi tugas...
Materi Hukum
• 29 Feb 2024
Daerah Istimewa: Pengakuan Negara atas Satuan Pemerintahan Daerah Istimewa
literasihukum.com/pengakuan-negara-pemerintahan-daerah-istimewa
…rtikel ini membahas mengenai bagaimana negara memberikan pengakuan atas satuan pemerintah daerah istimewa di Indonesia.
Materi Hukum
• 25 Feb 2024
Penerapan Diskresi dalam Pemerintahan
literasihukum.com/penerapan-diskresi-dalam-pemerintahan
Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Opini
• 17 Feb 2025
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Opini
• 21 Feb 2024
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
literasihukum.com/administrasi-pemerintahan
Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan
Kamus Hukum
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
literasihukum.com/kamus-hukum/862/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Kumpulan asas yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum dan kecermatan. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas asas-asas umum pemerintahan y…
Opini
• 22 Feb 2024
Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi
literasihukum.com/hubungan-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-daerah
…el ini membahas bagaimana dinamika hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam implementasi Pasal 18A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo...