Menampilkan 1–10 dari 154 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 11 May 2024
Restitusi Pajak Orang Pribadi: Panduan Lengkap dan Terbaru di DJP!
literasihukum.com/restitusi-pajak-orang-pribadi
Artikel ini membahas panduan lengkap dan terbaru tentang pengajuan restitusi pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Materi Hukum
• 18 Apr 2024
Ketentuan Hukum Kewajiban Ahli Waris Melunasi Utang Pajak Pewaris Wajib Pajak Orang Pribadi
literasihukum.com/kewajiban-ahli-waris-melunasi-utang-pajak
Artikel ini membahas ketentuan hukum kewajiban ahli waris melunasi utang pajak pewaris wajib pajak orang pribadi.
Opini
• 10 Mar 2023
Ketahui 3 Modus Operandi dalam Kejahatan Pajak
literasihukum.com/modus-operandi-kejahatan-pajak
Artikel ini membahas modus operandi dalam kejahatan pajak.
Opini
• 18 Aug 2025
Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?
literasihukum.com/pajak-e-commerce-menyasar-umkm-untungkan-negara-rugikan-siapa
Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban administratif.
Opini
• 12 Jan 2026
Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan
literasihukum.com/hukum-pajak-pertambangan
Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.
Opini
• 04 Feb 2025
Coretax: Mampukah Menegakkan Hukum Perpajakan di Sektor Pertanian?
literasihukum.com/coretax-mampukah-menegakkan-hukum-perpajakan-di-sektor-pertanian
Coretax adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak di Indonesia
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 2003
• 25 Jul 2026
Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
literasihukum.com/peraturan/17527/pengesahan-ilo-convention-no-81-concerning-labour-inspection-in-industry-and-commerce-konvensi-ilo-no-81-mengenai-pengawasan-ketenagakerjaan-dalam-industri-dan-perdagangan
…003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 2021
Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
literasihukum.com/peraturan/14754/pengesahan-asean-agreement-on-electronic-commerce-persetujuan-asean-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Opini
• 25 Dec 2024
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 15 · Tahun 1951
• 10 Sep 1951
Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944
literasihukum.com/peraturan/16576/penilaian-dari-bagian-bagian-pendapatan-dan-kekayaan-baik-yang-diperoleh-maupun-yang-berada-dalam-uang-asing-untuk-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-pajak-perseroan-dan-pajak-kekayaan-dan-tentang-perubahan-pajak-peralihan-1944
…n dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944