Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 01 Jul 2024
Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan
literasihukum.com/kewenangan-notaris-pembuatan-akta-pertanahan
Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.
Opini
• 11 Jan 2025
Menyorot Program Reforma Agraria di Desa Batulawang
literasihukum.com/menyorot-program-reforma-agraria-di-desa-batulawang
Menyorot bagaimana kebijakan pemerintah justru melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria
Materi Hukum
• 16 Feb 2024
Siapa Saja yang Dapat Memperoleh Hak Milik atas Tanah Berdasarkan UUPA?
literasihukum.com/memperoleh-hak-milik-atas-tanah-berdasarkan-uupa
Hak Milik atas Tanah menurut UU Pokok Agraria hanya dapat dipunyai oleh subyek hukum tertentu. Lantas, siapa saja subyek hukum yang dimaksud?
Materi Hukum
• 26 Jan 2024
Mengenal 4 Jenis Hak Penguasaan Atas Tanah di Indonesia
literasihukum.com/hak-penguasaan-atas-tanah
Artikel ini menjelaskan mengenai 4 jenis hak penguasaan atas tanah menurut hukum tanah nasional di Indonesia
Materi Hukum
• 13 Jul 2024
Perbedaan PTUN dan PN dalam Wewenangnya Terkait Perkara Pertanahan atas Sertifikat Hak Milik
literasihukum.com/perbedaan-ptun-dan-pn-dalam-perkara-pertanahan
Artikel ini membahas perbedaan dalam kewenangan mengadili perkara pertanahan di peradilan TUN dan peradilan umum, khususnya obyek sengketa berupa SHM
Materi Hukum
• 11 Mar 2023
Penyelesaian Sengketa Lahan dalam Pembangunan Jalan Tol
literasihukum.com/penyelesaian-sengketa-lahan-jalan-tol
Artikel ini membahas penyelesaian sengketa lahan dalam pembangunan jalan tol di Indonesia.
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015
• 24 Nov 2015
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta
…arta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 182 · Tahun 2015
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
literasihukum.com/peraturan/3009/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-eks-kota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta
…arta Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 60 · Tahun 2023
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut
literasihukum.com/peraturan/6250/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-tanah-laut-nomor-116-tahun-2019-tentang-prosedur-pemungutan-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-kabupaten-tanah-laut
…an Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut
Materi Hukum
• 21 Feb 2024
Mengenal Hak Tanggungan sebagai Jaminan Kebendaan atas Barang Tidak Bergerak
literasihukum.com/hak-tanggungan-sebagai-jaminan-kebendaan
Artikel ini membahas tentang definisi, ciri-ciri, sifat, tata cara pendaftaran hak tanggungan khususnya secara elektronik hingga hapusnya HT
Pasang Iklan