UU Cipta Kerja dan 4 Kemudahan Perizinan Berusaha di Indonesia
Artikel ini membahas tentang bagaimana UU cipta kerja memberikan kemudahan perizinan berusaha di Indonesia.
Pencarian
“Leniency Program”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Paralegal 101: Berkenalan dengan Paralegal
Artikel ini akan membahas mengenai apa itu paralegal dan perannya dalam dunia hukum.
Ganjar dan Mahfud MD Ajukan Gugatan ke MK, Minta Diskualifikasi Pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu Presiden 2024
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dar...
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
…ncangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Dugaan Tindak Pidana ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk tahun 2025 dan 2026. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen…
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Mulai 2029, Sistem Lima Kotak Berakhir
…stinya. Pemisahan ini diharapkan dapat mengembalikan fokus publik pada kualitas calon dan program yang ditawarkan di ma
RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat
…cangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dipastikan diusulkan Komisi II DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pembahasan regulasi ini diperkirakan menjadi sorotan publik pascagelombang demonstrasi Agustus–…
Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan
…Ia menyatakan bahwa pendapat berbeda, ketidaksetujuan, maupun kritik terhadap kebijakan, program, atau keputusan Presiden bukan bagian dari tindak pidana yang diatur KUHP. Menurut Albert, KUHP membedakan secara tegas antara kritik dan peng…
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Kasus Korupsi Chromebook: Nadiem Makarim Diperiksa Kejagung sebagai Saksi Kunci
Mantan Menteri Nadiem Makarim diperiksa Kejagung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai triliunan rupiah
LBH Pers Sebut Gugatan Menteri Amran terhadap Tempo Janggal dan Abaikan UU Pers
LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).
