Outsourcing dalam Perspektif ESG: Paradoks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke tenaga kerja alih daya
Pencarian
“putusan MK 132/PUU-XXIII/2025”
Cari di seluruh artikel, peraturan, putusan MK, kamus hukum, template, dan tryout.
Perjanjian Fidusia dalam Transaksi Kredit Kendaraan
Literasi Hukum - Akhir-akhir ini marak terjadi kasus penarikan kendaraan secara paksa dan sewenang-wenang oleh jasa pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan/leasing, dalam hal ini debt c...
Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia
Literasi Hukum - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...
Pasangan Calon Bupati Dogiyai Nomor Urut 04 Ajukan Gugatan ke MK terkait Penetapan Hasil Pilkada
…upati Kabupaten Dogiyai Nomor Urut 04, Alfred Fredy Anouw dan Orgenes Kotoki, menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 te...
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029
Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...
Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia
Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.
Checklist Kontrak Kerja Sebelum Tanda Tangan: 12 Klausul yang Wajib Dicek
…a waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang selesai dalam waktu tertentu. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, ketentuan mengenai jangka waktu atau selesainya pekerjaan terten
Profil Albertina Ho, Ketua Majelis Banding yang Perberat Vonis Djuyamto Jadi 12 Tahun
Albertina Ho perberat vonis Djuyamto terkait suap CPO jadi 12 tahun. Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, simak profilnya.
DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset
…naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana dengan syarat tertentu.
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.
