Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
18,835
Tanpa filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 17,181–17,200 dari 18,835 dokumen.
Halaman 860 dari 942
Peraturan Daerah (Perda)
No. 10 Tahun 2001
Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan
Instansi
Indonesia, Kabupaten Pekalongan
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 2001
Tempat
Kajen
Tanggal
18 Jun 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 75 Tahun 2001
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Identitas hukum
No. 75 • Tahun 2001
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Nov 2001
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 2001
Minyak dan Gas Bumi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 2001
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Nov 2001
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 2001
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 2001
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Nov 2001
Undang-undang (UU)
No. 21 Tahun 2001
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 2001
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Nov 2001
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 2001
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 2001
Tempat
Jakarta
Tanggal
14 Nov 2001
Peraturan Daerah (Perda)
No. 1 Tahun 2001
Perubahan Atas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Instansi
Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 2001
Tempat
Jakarta
Tanggal
03 Apr 2001
Instansi / wilayah
Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 16 Tahun 2001
Yayasan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 2001
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 2001
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 2001
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 2001
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 2001
Tempat
Jakarta
Peraturan Daerah (Perda)
No. 3 Tahun 2001
Ijin Undang-Undang Gangguan
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bandung
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 2001
Tempat
Soreang
Peraturan Daerah (Perda)
No. 22 Tahun 2001
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bekasi
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupate...
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 2001
Tempat
Cikarang Pusat
Peraturan Daerah (Perda)
No. 2 Tahun 2001
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Instansi
Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 2001
Tempat
Sukabumi
Peraturan Daerah (Perda)
No. 5 Tahun 2000
PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUERE, KECAMATAN PA'JUKUKANG DAN KECAMATAN EREMERASA DALAM KABUPATEN BANTAENG
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bantaeng
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUERE, KECAMATAN PA'JUKUKANG DAN KECAMATAN EREMERASA DALAM KABUPATEN BANTAENG
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 2000
Tempat
Bantaeng
Tanggal
18 Jul 2026
Peraturan Daerah (Perda)
No. 6 Tahun 2000
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Instansi
Indonesia, Kabupaten Bone
Status hukum
Berlaku
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2000 tentang LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 2000
Tempat
Watampone
Tanggal
05 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 2000
Tempat
Jakarta
Tanggal
07 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota So...
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 2000
Tempat
Jakarta
Tanggal
07 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 2000
Tempat
Jakarta
Tanggal
07 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 2000
Tempat
Jakarta
Tanggal
07 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 2000
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 2000
Tempat
Jakarta
Tanggal
07 Jun 2026