Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2001

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Aksi

ID: 53083

Unduh PDF Buka halaman BPK

Jenis dokumen

Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor / Tahun

75 / 2001

Tentang

Status

Tidak Berlaku

Berkas

PDF

Unduh

Informasi disediakan untuk referensi. Periksa kembali dokumen bila diperlukan.

Metadata

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
T E U	Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor	75
Bentuk	Peraturan Pemerintah (PP)
Bentuk Singkat	PP
Tahun	2001
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	30 November 2001
Tanggal Pengundangan	30 November 2001
Tanggal Berlaku	30 November 2001
Sumber	LN. 2001 No. 141, TLN No. 4154, LL SETNEG : 23 HLM
Subjek	PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
Status	Tidak Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Pemerintah Pusat

Informasi disediakan untuk referensi. Periksa kembali dokumen bila diperlukan.

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Perkuat discovery antara peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →