Legal Literacy This article discusses Ki Hajar Dewantara's Philosophy of Education concerning Education in Indonesia. Education plays a crucial role in building the foundation and basis for inclusive education and learning. This is characterized by providing opportunities for all students, including those with disabilities or special needs, to participate in the same education and learning as general students. Education is a process and instruction aimed at developing knowledge, skills, attitudes, and positive values in individuals. Through education, one can acquire the necessary knowledge and skills to face daily life and understand the world around them.

Brief Biography of Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara was born in Yogyakarta on May 2, 1889, under the name RM Soewardi Soerjaningrat. He was the grandson of Sri Paku Alam III and his father was GPH Soerjaningrat. As a Javanese nobleman, Soewardi Soerjaningrat attended the Europeesche Lagere School (ELS), a primary school for European children. He then had the opportunity to enter the School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen (STOVIA), often referred to as the Javanese Doctors' School. However, due to his health condition, Soewardi Soerjaningrat was unable to complete his studies.

In addition to receiving formal education within the Paku Alam palace environment, Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) also received formal education, including:

  1. Europeesche Lagere School (ELS) or Dutch School III,
  2. Kweek School (Teacher's School) in Yogyakarta
  3. School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA), sekolah kedokteran yang berada di Jakarta. 

Sebagai tokoh keluarga bangsawan Pakualaman, Soewardi Soerjaningrat memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat (kawula). Jiwanya menyatu melalui Pendidikan dan budaya lokal (Jawa) guna mencapai kesetaraan sosial-politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan nasional inilah yang menjadi dasar Soewardi Soerjaningrat dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewatisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Profesi yang digeluti oleh Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu: Sediotomo, de Express, Oetoesan Hindia, Midden Java, Tjahaja Timoer, Kaoem Moeda, dan Poesara yang melontarkan kritik sosial- politik kaum bumiputera kepada penjajah.

Selain sebagai wartawan, ia juga aktif di berbagai organisasi sosial dan politik. Ketika tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif pada seksi propaganda organisasi Boedi Oetomo untuk mensosialisasikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya persatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara.

Bersama dengan Danudirdja Setyabudhi atau yang dikenal dengan Douwes Dekker dan Cipto Mangoenkoesoemo, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran nasionalisme di Indonesia) pada tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia, kemudian ditolak oleh Belanda karena dianggap dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Setelah pendaftaran status badan hukum Indische Partij ditolak, Ki Hajar Dewantara ikut membentuk Komite Boemipoetra pada bulan November 1913. Komite ini sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa.

Ki Hajar Dewantara mengkritik melalui tulisannya yang berjudul Een voor Allen maar Ook Allen voor Een yang artinya (Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga) dan Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda). Akibat dari tulisan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan, berupa hukum interning (hukum buang) yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seseorang untuk ia bertempat tinggal. Ki Hajar Dewantara akhirnya dihukum di Pulang Bangka.

Setelah kembali dari penonton bersama dengan teman-temannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan yang bercorak, National Onderwijs Instituut Taman Siswa (Perguruan Nasional Taman Siswa) pada Juli 1922, lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi kelas bawah untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Perguruan ini mengubah metode pengajaran kolonial yaitu dari sistem pendidikan “perintah dan sanksi” kependidikan pamong yang sangat menekankan pendidikan mengenai pentingnya rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. 

Dalam membangun Taman Siswa, banyak rintangan yang menghadang Ki Hajar Dewantara. Pemerintah kolonial Belanda berusaha menghindari dengan mengeluarkan ordonansi sekolah pembohong pada tanggal 1 Oktober 1932. Di tengah keseriusannya di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara tetap rajin berkarya dengan menulis. Tema tulisannya kemudian beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan yang berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisannya itulah Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi negeri Indonesia. 

The Dutch colonial government also made efforts to address the growing political movement spearheaded by Taman Siswa. This action by the Dutch colonial government was the "Onderwijs Ordonantie (OO) 1932" (Wild Schools Ordinance), which was proclaimed by the Governor-General on 17 September 1932. On 15-16 October 1932,

Perjuangannya di bidang pendidikan dan politik inilah yang membuat pemerintah Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Di antaranya adalah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1950), mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Gajah Mada (1959) serta diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Sebagai menteri pendidikan pertama di Indonesia, ia telah melakukan berbagai pergerakan nasional yang membantu mengantarkan Indonesia mencapai kemerdekaan yang dibahas pada buku Ki Hadjar Dewantara: Putra Keraton Pahlawan bangsa. 

Perjuangan Ki Hajar Dewantara belum selesai untuk mendidik penerus bangsa, namun ia sudah wafat terlebih dahulu pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta.Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, tut wuri handayani yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu kapal perang di Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara.

Dirinya diabadikan pada uang kertas Rp 20.000 tahun emisi 1998. Ki Hajar Potret Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno pada 28 November 1959 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 Tahun 1959, 28 November 1959). Untuk mengingat jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, didirikanlah Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. 

Filosofi Pendidikan

Filosofi pendidikan merupakan konsep yang mendalami hakikat, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Terdapat tiga komponen dasar filsafat pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi Pendidikan membahas tentang realitas, hakikat, dan sebab-akibat pendidikan itu sendiri. Ini mencakup pembahasan tentang aspek-aspek fundamental dari pendidikan. Epistemologi Pendidikan adalah proses berpikir untuk mengkaji asal usul, struktur, dan metode secara mendalam. Ini juga melibatkan kajian terhadap metode, sarana, dan teknik yang digunakan dalam pendidikan. Aksiologi Pendidikan membahas nilai-nilai yang mendasari pendidikan, termasuk keyakinan tentang hakikat manusia, sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan kehidupan yang lebih baik.

Filosofi pendidikan juga mencakup aspek etika dan estetika, yang merupakan bagian fundamental dari pendidikan. Etika merupakan sesuatu yang sangat mendasar jika dilihat dari aspek ontologi pendidikan, sedangkan estetika membahas tentang keindahan, yang juga memiliki nilai keindahan tersendiri dalam pendidikan. 

Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga termuat dalam semboyan khusus yang dibuat olehnya. Semboyan ini ditulis dalam bahasa Jawa dan menjadi pedoman bagi guru atau pengajar saat membimbing murid-murid dalam belajar. Semboyan tersebut adalah 1) Ing Ngarsa Sung Tuladha, yang memiliki pengertian dimana didepan sebagai contoh. Makna dari semboyan ini adalah Seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. 2) Ing Madya Mangun Karsa yang memiliki pengertian dimana di tengah meningkatkan semangat." Makna dari semboyan ini adalah Pendidik harus bisa memberikan ide. 3) Tut Wuri Handayani yang memiliki pengertian dimana dibelakang memberikan dorongan. Makna dari semboyan ini adalah Seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan.

In the Author's opinion, this motto reflects Ki Hajar Dewantara's educational philosophy, which emphasizes the importance of the educator's role in providing exemplary conduct, ideas, and encouragement to their students (learners).

Kondisi Dunia Pendidikan di Indonesia saat ini

Kondisi Pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kemajuan pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan beberapa sumber, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari mencapai tujuan nasional. Beberapa pahlawan di masa lalu telah berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa, namun kenyataannya kondisi pendidikan masih memprihatinkan. Kondisi pelajar di Indonesia masih jauh dari harapan menjadi generasi yang cerdas dan mampu bersaing di kancah internasional. 

Menurut BPS mengenai situasi pendidikan di Indonesia pada tahun 2022, jumlah guru pun menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Statistik penurunan paling banyak terjadi pada jenjang sekolah dasar karena terdapat 78 ribu guru yang sudah tak terdaftar di Kemendikbudristek.

Dalam Raker Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan (Fortadik) 2024, memberikan 7 catatan kritis tentang isu-isu di dunia pendidikan saat ini, diantaranya:

  1. Tingkat literasi, dimana kemampuan literasi siswa berdasarkan Rapor Pendidikan 2023 berada dalam kategori sedang. Rapor Pendidikan 2023 mendefinisikan kategori sedang sebagai kondisi dimana sebanyak 40-70 persen siswa mencapai kompetensi minimal literasi
  2. Kekerasan di satuan pendidikan, dimana Berdasarkan Rapor Pendidikan 2023, indikator iklim keamanan sekolah untuk jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami ppenurunan. Untuk indikator iklim keamanan sekolah, tercatat jenjang SMP sederajat turun 2,96 poin pada tahun ini dari skor pada tahun 2021 sebesar 68,25. Berdasarkan penilaian terakhir, skornya menjadi 65,29. Penurunan cukup besar terjadi pada level SMA sederajat, dimana penilaiannya turun 5,09 poin. Berdasarkan penilaian terakhir, skornya adalah 66,87. Sementara tahun 2021, skornya adalah 71,96.
  3. Penyelesaian guru honorer dimana Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2024. Target pengangkatan guru honorer pada tahun sebelumnya masih belum tercapai. Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjanjikan mempertahankan target mengangkat 1 juta guru PPPK pada tahun 2024. Hal itu, Nadiem katakan pada saat berpidato dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 di Jakarta pada 26 November 2023.Seleksi guru PPPK gelombang ketiga tahun 2023 menghasilkan guru yang lolos seleksi sebanyak 250.432 orang. Pada tahun 2021-2022, berhasil merekrut 544.292 guru. Artinya, guru yang berhasil direkrut oleh pemerintah melalui skema PPPK baru 794.724 orang.
  4. Teacher skill development, where teachers as educators need to master various skills to achieve learning objectives. Especially with the current era of digitalization, many changes have occurred in various aspects of national life, including in the world of education. Fortadik believes that the government needs to improve communication access, especially in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions. Improved communication access is necessary, particularly for teachers and students, so that they can be competitive in the current dynamics of digitalization.
  5. Improving the quality of the education budget, where the management of 20 percent of the current State Budget (APBN) allocated for education is largely absorbed by matters outside the function of education. The education budget now also includes teacher salaries and budgets for education in ministries or institutions outside the purview of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (KemendikbudRistek). The State Budget transfers some funds to regions as education budgets. However, local governments count these as regional education budgets, so many regions do not allocate even 2-5 percent for their education. They then merely calculate it from the State Budget.
  6. Cultural endowment fund, where the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (KemendikbudRistek) is striving for a Cultural Endowment Fund of IDR 7 trillion in 2024. This fund is intended to support the development and advancement of regional cultures in Indonesia.
  7. Transition to the world of work, where the transition phase from the world of education to the world of work is becoming more complex due to socioeconomic factors. Graduates from the education system are also shadowed by informal employment situations, leading to poverty. These problems highlight the important role of vocational education in addressing the challenges of industrial needs. The government, especially the Directorate General of Vocational Education, is expected to continue innovating to enable vocational high school graduates to be competitive in the labor market. Furthermore, the approach of higher education institutions with industry is equally important to respond to the dynamics in labor market trends. The Directorate General of Higher Education is expected to play a more significant role in bridging the gap between research and innovation needs and industrial needs for the commercialization of products or services.

Solutions

According to the Author, the steps that can be solutions to the current problems in the Indonesian education sector include:

  1. Quality Early Education, where quality early education is also important in addressing educational access disparities. By providing quality education from an early age, every child will have a strong foundation to continue their education and reduce potential disparities later on.
  2. Fair Management of Education Funds, where fair financial management is an important step in addressing educational access. By ensuring equitable and fair allocation of funds, every student will have an equal opportunity to receive quality education.
  3. Strengthening social assistance programs, where social assistance programs can also help address educational access disparities. By providing assistance to students in need, such as scholarships or education subsidies, it can ensure that every student has an equal opportunity to access education.
  4. Perhatian pada Kualitas Pengajaran dimana selain menjamin akses yang merata, perhatian juga perlu diberikan pada kualitas pengajaran. Guru yang kompeten dan berkualitas serta pengajaran yang efektif dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dan mengurangi kesenjangan pendidikan. 
  5. Peningkatan Literasi Digital dimana peningkatan literasi digital di tengah masyarakat juga penting dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital, setiap individu akan lebih siap memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. 
  6. 5) Penguatan terhadap peran pemerintah dan masyarakat dimana mengatasi gangguan akses pendidikan memerlukan upaya aktif dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret, seperti penyediaan pendanaan yang adil dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Sementara itu, masyarakat juga dapat berperan dengan mendukung program-program pendidikan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang merata bagi semua. 

Referensi

  • Ahmad, Biografi Ki Hajar Dewantara, https://www.gramedia.com/best-seller/biografi-ki-hajar-dewantara/, diakses di Pematang Siantar, 02 Mei 2024.‌
  • Zein Sakti,Makna dari Semboyan Ki Hajar Dewantara yang Terkenal, https://www.awalilmu.com/2019/01/makna-dari-semboyan-ki-hajar-dewantara.html, diakses di Pematang Siantar, 02 Mei 2024.
  • Alifia Putri Yudanti dan Ristiana D. Putri, "Bagaimana Kondisi Pendidikan IIndonesia Saat Ini, https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/16/170000265/bagaimana-kondisi-pendidikan-indonesia-saat-ini -, diakses di Pematang Siantar, 02 Mei 2024.
  • Dian Ihsan, 7 Critical Education Issues Noted Until 2024, https://www.kompas.com/edu/read/2024/01/23/180806271/7-isu-pendidikan-yang-jadi-catatan-kritis-hingga -2024, accessed in Pematang Siantar, May 02, 2024.