Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/en/mahfud-md-the-civil-position-of-the-police-must-be-regulated-by-law-not-by-police-regulation

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/en/election-law-revision-between-transparency-and-participation-theatrics

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Materi Hukum • 24 Apr 2026

Analisis Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha E-Commerce Perihal Kerugian Konsumen dalam Transaksi Digital

literasihukum.com/en/analysis-of-civil-liability-of-e-commerce-business-actors-regarding-consumer-losses-in-digital-transactions

Artikel ini mengulas tanggung jawab perdata pelaku usaha e-commerce terhadap kerugian konsumen berdasarkan KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen

Opini • 15 Jan 2024

Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia

literasihukum.com/en/the-criminal-evidence-system-in-indonesia

Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai 4 sistem pembuktian pidana. Yuk simak penjelasannya! Di dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu: 1. Sistem Pembuktian Pidana Convicti...

Berita • 27 Mar 2024

11 Tindak Kecurangan Pemilu 2024 Dibongkar Tim Hukum AMIN di MK! Bukti Manipulasi Pemerintah Terungkap?

news.literasihukum.com/en/11-acts-of-2024-election-fraud-uncovered-by-amins-legal-team-at-the-constitutional-court-evidence-of-government-manipulation-revealed

Tim hukum yang mewakili pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip...

Opini • 03 Sep 2025

33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?

literasihukum.com/en/33-deputy-ministers-holding-concurrent-positions-constitutional-court-ruling-a-setback

33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.

Opini • 20 Jul 2025

Pro dan Kontra Autonomous Weapon Systems Dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional

literasihukum.com/en/the-pros-and-cons-of-autonomous-weapon-systems-in-the-context-of-international-humanitarian-law

Literasi Hukum - Mengkaji pro dan kontra Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional. Analisis ini membahas tantangan yang ditimbulkan oleh 'robot pembunuh' terhadap p...

Opini • 03 Jan 2026

No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma

literasihukum.com/en/no-viral-no-justice-the-erosion-of-the-rule-of-law-by-algorithmic-discretion

Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosial.

Opini • 19 Feb 2023

Pelanggaran-Pelanggaran Administratif Bagi Perusahaan

literasihukum.com/en/administrative-violations-for-companies

Literasi Hukum - Diskursus mengenai pelanggaran administratif di perusahaan kerap kali diperbincangkan oleh para pekerja. Pasalnya banyak pengusaha maupun perusahaan melakukan kesalahan khususnya dala...

Opini • 10 Feb 2023

Fenomena Greenwashing, Bagaimana Kebijakan Regulasinya di Indonesia?

literasihukum.com/en/the-phenomenon-of-greenwashing-how-is-the-regulatory-policy-in-indonesia

Artikel ini membahas mengenai fenomena Greenwashing dan mengkaji bagaimana kebijakan regulasinya di Indonesia. Yuk simak penjelasannya!