Literasi Hukum - Transformasi digital telah mengubah wajah perdagangan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Transaksi elektronik atau  e-commerce bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan kebutuhan primer dalam ekosistem ekonomi modern. Namun, di balik kemudahan transaksi "sekali klik", terdapat kompleksitas hukum yang sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang rentan. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam dunia maya sering kali tidak seimbang, baik dari sisi penguasaan informasi (information asymmetry) maupun kekuatan ekonomi.

Secara yuridis, transaksi e-commerce tetap merupakan sebuah perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, karena mediumnya menggunakan sistem elektronik, terdapat aturan khusus (lex specialis) yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Artikel ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana tanggung jawab perdata pelaku usaha ketika terjadi kerugian dalam transaksi digital tersebut.

Konstruksi Kontrak Elektronik dalam Hukum Perdata Indonesia

Sebelum membahas tanggung jawab, kita harus memahami dasar terjadinya hubungan hukum. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam e-commerce, kesepakatan terjadi saat konsumen menekan tombol "beli" atau "checkout", yang secara hukum dianggap sebagai penerimaan atas penawaran (acceptance of an offer).

Kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 UU ITE yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Permasalahan muncul ketika terjadi cacat kehendak atau ketidaksesuaian objek yang diperjanjikan, di sinilah instrumen tanggung jawab perdata mulai bekerja.