Regulations Database
Regulations Database
Browse regulations by number, title, type, institution, jurisdiction, or keyword with a more scannable database-style layout.
Total database
18,835
Locally stored regulation records prepared for faster, more stable search.
Current results
18,835
No active filters
Latest indexed
31 Jul 2026
The newest document date already indexed locally.
Search filters
Regulations Database
Quick browse
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Search filters
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Regulations Database
Regulation results
Showing 18,541–18,560 of 18,835 documents.
Page 928 of 942
Undang-undang (UU)
No. 18 Year 1956
Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
Legal identity
No. 18 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 26 Year 1956
Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)
Legal identity
No. 26 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 27 Year 1956
Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea-Masuk
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1956 tentang Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea-Masuk
Legal identity
No. 27 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 28 Year 1956
Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan
Legal identity
No. 28 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 29 Year 1956
Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan
Legal identity
No. 29 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 30 Year 1956
Pengubahan dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151)
Legal identity
No. 30 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 31 Year 1956
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-Undang
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-Undang
Legal identity
No. 31 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 32 Year 1956
Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
Legal identity
No. 32 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 33 Year 1956
Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal dari Perseroan dan Persekutuan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1956 tentang Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal dari Perseroan dan Persekutuan
Legal identity
No. 33 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 34 Year 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat No.15 Tahun 1955 tentang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 51)" Sebagai Undang-Undang
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No.15 Tahun 1955 tentang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1...
Legal identity
No. 34 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 35 Year 1956
Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea dalam Bagian Pos yang Tersebut Terakhir
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 1956 tentang Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea dalam Bagian Pos yang Tersebut Terakhir
Legal identity
No. 35 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 1 Year 1956
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat
Legal identity
No. 1 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 2 Year 1956
Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 4 Tahun 1956)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 4 Tahun 1956)
Legal identity
No. 2 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 3 Year 1956
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Legal identity
No. 3 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 29 Year 1956
Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Daerah (Undang-Undang NO. 19 Tahun 1956, Lembaran-Negara No. 44 Tahun 1956)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1956 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Daerah (Undang-Undang NO. 19 Tahun 1956, Lembaran-Negara No. 44 Tahun 1956)
Legal identity
No. 29 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Year 1955
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang...
Legal identity
No. 11 • Year 1955
Place
Jakarta
Date
16 Jul 2026
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Year 1955
Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
Legal identity
No. 10 • Year 1955
Place
Jakarta
Date
11 Jul 2026
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Year 1955
Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
Legal identity
No. 9 • Year 1955
Place
Jakarta
Date
30 Jun 2026
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 10 Year 1955
Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi "Badan Urusan Tembakau"
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi "Badan Urusan Tembakau"
Legal identity
No. 10 • Year 1955
Place
Jakarta
Date
06 Jun 2026
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 11 Year 1955
Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Peng...
Legal identity
No. 11 • Year 1955
Place
Jakarta
Date
06 Jun 2026
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
