Regulations Database
Regulations Database
Browse regulations by number, title, type, institution, jurisdiction, or keyword with a more scannable database-style layout.
Total database
18,835
Locally stored regulation records prepared for faster, more stable search.
Current results
18,835
No active filters
Latest indexed
31 Jul 2026
The newest document date already indexed locally.
Search filters
Regulations Database
Quick browse
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Search filters
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Regulations Database
Regulation results
Showing 18,521–18,540 of 18,835 documents.
Page 927 of 942
Undang-undang (UU)
No. 19 Year 1956
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Legal identity
No. 19 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
08 Sep 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 20 Year 1956
Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1956 tentang Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")
Legal identity
No. 20 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
08 Sep 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 17 Year 1956
Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487)
Legal identity
No. 17 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
01 Sep 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 21 Year 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penuka...
Legal identity
No. 21 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
01 Sep 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 22 Year 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Legal identity
No. 22 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
01 Sep 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 112 Year 1956
Pembentukan Panitia Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Pelajaran Baru
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112 Tahun 1956 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Pelajaran Baru
Legal identity
No. 112 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
30 Apr 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 1 Year 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)
Legal identity
No. 1 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Year 1956
Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
Legal identity
No. 2 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Year 1956
Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1956 tentang Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang
Legal identity
No. 3 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Year 1956
Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang Dilampirkan pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang Dilampirkan pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282)
Legal identity
No. 4 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Year 1956
Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953
Legal identity
No. 5 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Year 1956
Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
Legal identity
No. 6 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Year 1956
Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
Legal identity
No. 7 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Year 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Legal identity
No. 8 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Year 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
Legal identity
No. 9 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Year 1956
Pembelanjaan Pensiun
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun
Legal identity
No. 11 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Year 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Legal identity
No. 12 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Year 1956
Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar
Legal identity
No. 13 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 15 Year 1956
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Legal identity
No. 15 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 16 Year 1956
Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)
Legal identity
No. 16 • Year 1956
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
