Regulations Database
Regulations Database
Browse regulations by number, title, type, institution, jurisdiction, or keyword with a more scannable database-style layout.
Total database
18,835
Locally stored regulation records prepared for faster, more stable search.
Current results
18,835
No active filters
Latest indexed
31 Jul 2026
The newest document date already indexed locally.
Search filters
Regulations Database
Quick browse
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Search filters
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Regulations Database
Regulation results
Showing 18,481–18,500 of 18,835 documents.
Page 925 of 942
Undang-undang (UU)
No. 54 Year 1957
Penetapan Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 54 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 54 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 55 Year 1957
Penetapan Bagian IBW VI (Perusahaan Negeri untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 55 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW VI (Perusahaan Negeri untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 55 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 56 Year 1957
Penetapan Bagian IBW VII (Pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 56 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW VII (Pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 56 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 57 Year 1957
Penetapan Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 57 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 57 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 58 Year 1957
Penetapan Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 58 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 58 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 59 Year 1957
Penetapan Bagian IBW X (Pelabuhan Semarang) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW X (Pelabuhan Semarang) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 59 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 60 Year 1957
Penetapan Bagian IBW XI (Pelabuhan Tanjung Priok) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 60 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XI (Pelabuhan Tanjung Priok) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 60 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 61 Year 1957
Penetapan Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 61 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 62 Year 1957
Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 62 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 63 Year 1957
Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 63 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 63 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 64 Year 1957
Penetapan Bagian IBW XV (Perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XV (Perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 64 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 65 Year 1957
Penetapan Bagian IBW XVI (Jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XVI (Jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 65 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 66 Year 1957
Penetapan Bagian IBW XVII (Perusahaan Produksi Jawatan Topograpi) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XVII (Perusahaan Produksi Jawatan Topograpi) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 66 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 67 Year 1957
Penetapan Bagian IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 67 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Legal identity
No. 67 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 71 Year 1957
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 71 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67
Legal identity
No. 71 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 73 Year 1957
Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 73 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956
Legal identity
No. 73 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 75 Year 1957
Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 75 Tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
Legal identity
No. 75 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 76 Year 1957
Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"
Legal identity
No. 76 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 77 Year 1957
Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 77 Tahun 1957 tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina
Legal identity
No. 77 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 78 Year 1957
Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 78 Tahun 1957 tentang Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar
Legal identity
No. 78 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
