Regulations Database
Regulations Database
Browse regulations by number, title, type, institution, jurisdiction, or keyword with a more scannable database-style layout.
Total database
18,835
Locally stored regulation records prepared for faster, more stable search.
Current results
18,835
No active filters
Latest indexed
31 Jul 2026
The newest document date already indexed locally.
Search filters
Regulations Database
Quick browse
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Search filters
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Regulations Database
Regulation results
Showing 18,801–18,820 of 18,835 documents.
Page 941 of 942
Undang-undang Darurat
No. 38 Year 1950
Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)
Legal identity
No. 38 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 39 Year 1950
Memungut Opsenten atas Bea-Masuk Selama Tahun 1951
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 39 Tahun 1950 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk Selama Tahun 1951
Legal identity
No. 39 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 40 Year 1950
Surat Perjalanan Republik Indonesia
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
Legal identity
No. 40 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 41 Year 1950
Menaikan Bea yang Dikenakan untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 41 Tahun 1950 tentang Menaikan Bea yang Dikenakan untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi
Legal identity
No. 41 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 42 Year 1950
Bea-bea Imigrasi 1950
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea-bea Imigrasi 1950
Legal identity
No. 42 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 43 Year 1950
Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950 tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"
Legal identity
No. 43 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 1 Year 1950
Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-Peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-Daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-Peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-Daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia
Legal identity
No. 1 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 2 Year 1950
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pemerintah
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pemerintah
Legal identity
No. 2 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 3 Year 1950
Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan
Legal identity
No. 3 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 4 Year 1950
Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah
Legal identity
No. 4 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 6 Year 1950
Pajak Dalam Daerah Pulihan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pajak Dalam Daerah Pulihan
Legal identity
No. 6 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
No. 5 Year 1950
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Legal identity
No. 5 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Year 1950
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
Legal identity
No. 14 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Year 1950
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
Legal identity
No. 13 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Year 1950
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
Legal identity
No. 12 • Year 1950
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 25 Year 1949
Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang.
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1949 tentang Pengesahan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-Undang.
Legal identity
No. 25 • Year 1949
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 68 Year 1948
Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 Dari Hal Pemberian Kemungkinan Kepada Pedagang Untuk Menyimpan Jagung, Gaplek dan Lain Sebagainya
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1948 Dari Hal Pemberian Kemungkinan Kepada Pedagang Untuk Menyimpan Jagung, Gaplek dan Lain Sebagainya
Legal identity
No. 68 • Year 1948
Place
Jakarta
Date
18 Nov 1948
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 69 Year 1948
Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 Tentang Larangan Penimbunan Barang Penting.
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1948 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 Tentang Larangan Penimbunan Barang Penting.
Legal identity
No. 69 • Year 1948
Place
Jakarta
Date
18 Nov 1948
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 65 Year 1948
Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana
Legal identity
No. 65 • Year 1948
Place
Jakarta
Date
09 Nov 1948
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 38 Year 1948
Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1946 dari hal hukum Acara Pidana.
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1946 dari hal hukum Acara Pidana.
Legal identity
No. 38 • Year 1948
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
