Regulations Database
Regulations Database
Browse regulations by number, title, type, institution, jurisdiction, or keyword with a more scannable database-style layout.
Total database
18,835
Locally stored regulation records prepared for faster, more stable search.
Current results
18,835
No active filters
Latest indexed
31 Jul 2026
The newest document date already indexed locally.
Search filters
Regulations Database
Quick browse
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Search filters
Use filters to narrow the results, then open details or download the official document.
Regulations Database
Regulation results
Showing 18,501–18,520 of 18,835 documents.
Page 926 of 942
Undang-undang (UU)
No. 79 Year 1957
Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 79 Tahun 1957 tentang Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957
Legal identity
No. 79 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 80 Year 1957
Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
Legal identity
No. 80 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 21 Year 1957
Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1957 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Seb...
Legal identity
No. 21 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 74 Year 1957
Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"
Legal identity
No. 74 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 24 Year 1957
Mengubah Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 62) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957 tentang Mengubah Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 62) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Legal identity
No. 24 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 25 Year 1957
Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat
Legal identity
No. 25 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 26 Year 1957
Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)
Legal identity
No. 26 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 27 Year 1957
Penagihan Pajak Negara Dengan Surat-Paksa
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat-Paksa
Legal identity
No. 27 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 61 Year 1957
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 N0. 73) dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 74)
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1957 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 N0. 73) dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 74)
Legal identity
No. 61 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 64 Year 1957
Pembebasan Budiono Dan Pengangkatan Djanu Ismadi Sebagai Anggota Panitia Negara Perancang Undang-Undang Kepolisian Negara
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64 Tahun 1957 tentang Pembebasan Budiono Dan Pengangkatan Djanu Ismadi Sebagai Anggota Panitia Negara Perancang Undang-Undang Kepolisian Negara
Legal identity
No. 64 • Year 1957
Place
Jakarta
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Year 1956
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Legal identity
No. 14 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
16 Jul 2026
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 23 Year 1956
Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante
Legal identity
No. 23 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
29 Nov 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 24 Year 1956
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Legal identity
No. 24 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
29 Nov 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 25 Year 1956
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
Legal identity
No. 25 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
29 Nov 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 4 Year 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Legal identity
No. 4 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
14 Nov 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 5 Year 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Legal identity
No. 5 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
14 Nov 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 6 Year 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Legal identity
No. 6 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
14 Nov 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 9 Year 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Legal identity
No. 9 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
14 Nov 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 8 Year 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Legal identity
No. 8 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
14 Nov 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Undang-undang Darurat
No. 7 Year 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Institution
Indonesia, Pemerintah Pusat
Legal status
Tidak Berlaku
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Legal identity
No. 7 • Year 1956
Place
Jakarta
Date
07 Nov 1956
Institution / jurisdiction
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
