Efisiensi Digital: Bayag Bayang PHK di Era AI
AI mendorong efisiensi digital, tetapi juga memunculkan risiko PHK dan kekosongan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.
AI mendorong efisiensi digital, tetapi juga memunculkan risiko PHK dan kekosongan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.
Fresh commentary and legal analysis from contributors and columnists.
Articles 403 and 404 of the Criminal Code trigger pros and cons. This article assesses that the rules are important to protect women...
Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pa...
UUPK mengatur hak konsumen, pidana pelaku usaha, strict liability, pembuktian terbalik, dan jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.
Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang...
Does the new Criminal Procedure Code have the potential for corruption? A legal opinion on the loopholes of investigation monopoly &...
KP2MI restores the constitutional rights of Indonesian Migrant Workers: paradigm transformation, digitalization of supervision, and...
Does the criminalization of calling for a demonstration violate freedom of expression? A legal analysis of incitement and the consti...
Reviewing why the KPK's Sting Operations (Operasi Tangkap Tangan/OTT) remain a symbol of public trust amidst challenges to independe...
For Generation Z, entering the world of work today feels like participating in a race where the finish line keeps being moved.
The Law on Indonesian Migrant Worker Protection needs deconstruction to protect Indonesian Migrant Workers from cyber trafficking. A...
Page 6 of 72