Efisiensi Digital: Bayag Bayang PHK di Era AI
AI mendorong efisiensi digital, tetapi juga memunculkan risiko PHK dan kekosongan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.
AI mendorong efisiensi digital, tetapi juga memunculkan risiko PHK dan kekosongan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.
Fresh commentary and legal analysis from contributors and columnists.
Permasalahan Polri berakar pada tiga aspek utama, yaitu kewenangan yang berlebihan, SDM, dan lemahnya pengawasan eksternal.
Kasus buronan internasional di Bali mengungkap batas yurisdiksi hukum di era global. Seberapa jauh hukum mampu menjangkau kejahatan...
Lembaga negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi digital, kebebasan berpendapat, literasi digital, dan t...
Harta pusaka Erpen Karo tidak hanya warisan budaya, tetapi juga tantangan mewujudkan keadilan sosial di era hukum modern
Perusahaan mengusung ESG, tapi tetap mengandalkan outsourcing. Tanggung jawab sosial diklaim, sementara risiko kerja dialihkan ke te...
Saat ini Fungsi Advokasi KY dalam mendampingi Hakim yang terkena PMKH masih minim, padahal fungsi ini penting untuk melindungi Hakim...
14 tewas dalam tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Telaah kelalaian hukum PT KAI, celah perlintasan liar, dan ha...
Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa dikategorikan hubungan kerja terselubung dan hak...
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanega...
Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, hak korban atas kompensasi, dan kewajiban negara d...
Page 4 of 72