Literasi Hukum - Perkembangan hubungan kerja di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, digitalisasi sistem kerja, serta meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap pola hubungan kerja yang dianggap lebih fleksibel dan efisien. Salah satu bentuk hubungan kerja yang berkembang pesat adalah penggunaan status “mitra kerja” oleh perusahaan terhadap tenaga kerja yang bekerja secara rutin untuk kepentingan perusahaan.

Istilah mitra kerja pada awalnya lebih banyak digunakan dalam hubungan usaha yang bersifat setara antara dua pihak yang bekerja sama untuk memperoleh keuntungan bersama. Akan tetapi, dalam praktik hubungan industrial modern, istilah tersebut mulai digunakan oleh banyak perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja yang secara nyata melaksanakan pekerjaan sebagaimana pekerja pada umumnya. Fenomena ini banyak ditemukan pada perusahaan berbasis digital, perusahaan pembiayaan, jasa pengiriman barang, pemasaran produk, telemarketing, tenaga penagihan, hingga berbagai bentuk pekerjaan berbasis target.

Dalam praktiknya, banyak pekerja yang secara formal disebut sebagai mitra ternyata bekerja layaknya pekerja biasa. Mereka diwajibkan mengikuti aturan perusahaan, mematuhi standar operasional kerja, memenuhi target tertentu, tunduk terhadap pengawasan, bahkan dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi ketentuan perusahaan. Akan tetapi, karena statusnya disebut sebagai mitra, perusahaan tidak memberikan hak-hak normatif ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian status hubungan kerja. Permasalahan ini menjadi penting karena penentuan status hukum akan menentukan hak dan kewajiban para pihak. Apabila hubungan tersebut dianggap sebagai hubungan kerja, maka pekerja berhak memperoleh perlindungan hukum berupa upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, tunjangan hari raya, perlindungan keselamatan kerja, hak cuti, serta perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut dianggap sebagai hubungan kemitraan biasa, maka hubungan hukum para pihak hanya tunduk pada ketentuan hukum perdata dan tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan.

Permasalahan mengenai pekerja kemitraan juga menunjukkan adanya benturan antara asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata dengan prinsip perlindungan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan. Di satu sisi, perusahaan memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk hubungan hukum dengan tenaga kerja. Namun di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja sebagai pihak yang berada pada posisi lebih lemah.

Pembahasan mengenai status pekerja kemitraan menjadi semakin penting setelah berkembangnya ekonomi digital dan pola kerja berbasis aplikasi. Dalam hubungan kerja modern, bentuk pengendalian perusahaan tidak lagi selalu dilakukan secara langsung melalui atasan, melainkan dapat dilakukan melalui sistem digital, algoritma, maupun mekanisme penilaian elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan batas antara hubungan kerja dan hubungan kemitraan menjadi semakin kabur.

Oleh karena itu, menjadi pertanyaan mendalam mengenai status pekerja kemitraan di Indonesia dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hubungan kerja dan kemitraan, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja kemitraan bagaimana hukum ketenagakerjaan Indonesia?.