Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 138 · Tahun 2015

Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/5082/honorarium-anggota-tnipolri-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2015 tentang Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Opini • 19 Feb 2023

Peninjauan Kode Etik Profesi Polri Untuk Memperbaiki Citra Buruk Kepolisian di Indonesia

literasihukum.com/kode-etik-polri

Literasi Hukum - Setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, memiliki sertifikasi, dan memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu. Di Indonesia ada berbagai pekerjaan khusus yang...

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 192 · Tahun 2015 • 19 Jun 2026

Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi

literasihukum.com/peraturan/2482/honorarium-kepanitiaan-non-pegawai-negeri-sipil-dalam-penyelesaian-sidang-sengketa-informasi-pada-komisi-informasi-provinsi

…192 Tahun 2015 tentang Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 8 · Tahun 2020

Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

literasihukum.com/peraturan/10000/sidang-mahkamah-pimpinan-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Opini • 22 Mar 2023

Peran Hukum dan Etik dalam Masyarakat: Fungsi, Perbedaan, dan Pengertian

literasihukum.com/peran-hukum-dan-etik-dalam-masyarakat

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang hukum dan etik, dua konsep yang berbeda namun saling terkait dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum adalah seperangkat aturan yang dib...

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Opini • 24 Dec 2025

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI

literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri

…an jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Opini • 30 Jan 2024

Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?

literasihukum.com/netralitas-tni-dan-polri

Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.

Kamus Hukum

Penetapan Hari Sidang

literasihukum.com/kamus-hukum/2121/penetapan-hari-sidang

Penetapan Hari Sidang Penetapan Hari Sidang adalah istilah prosedural terkait penetapan hari sidang. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, penetapan hari sidang memiliki ketentuan khusus. Sumber: HIR/RBg Ru…

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.