Menampilkan 1–10 dari 94 hasil
· ~50ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
…eformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan keseja…
Opini
• 08 Nov 2024
Dilematis: Guru dan Corporal Punishment
literasihukum.com/dilematis-guru-dan-corporal-punishment
Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum bagi Guru dan hilangnya Corporal Punishment dalam pendidikan Indonesia
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1998
• 28 Sep 1998
Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
literasihukum.com/peraturan/17329/pengesahan-convention-against-tortureand-other-cruel-inhuman-or-degrading-treatment-or-punishment-konvensi-menentang-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-atau-merendahkan-martabat-manusia
…g Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 138 · Tahun 2015
Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
literasihukum.com/peraturan/5082/honorarium-anggota-tnipolri-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta
…rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2015 tentang Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2015
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
literasihukum.com/peraturan/4442/pedoman-pemberian-penghargaan-reward-kepada-pegawai-negeri-sipil-lingkup-pemerintah-kabupaten-pinrang
…ati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 38 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
Materi Hukum
• 02 Feb 2024
Exploring 8 Differences between the Old Criminal Code and New Criminal Code: A Comprehensive Study
literasihukum.com/new-criminal-code-and-old-criminal-code
This article explores the differences between the Old Penal Code and the New Penal Code. Want to know what makes them different? Let's check out the following explanation!
Opini
• 24 Dec 2025
Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI
literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri
…an jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Opini
• 30 Jan 2024
Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?
literasihukum.com/netralitas-tni-dan-polri
Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.
Opini
• 24 Dec 2025
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Materi Hukum
• 20 Mar 2023
Classical School and Modern School of Criminal Law
literasihukum.com/modern-and-classical-school-of-criminal-law
earn the differences between the classical and modern schools of criminal law and their application in Indonesia. Discover the main objectives of criminal law and how criminal law can influence offend...