Opini • 09 Jan 2026

Pemangkasan Produksi Tambang: Upaya Menjaga Harga atau Risiko Baru?

literasihukum.com/pemangkasan-produksi-tambang-upaya-menjaga-harga-atau-risiko-baru

Analisis kritis pemangkasan produksi tambang sebagai strategi menjaga harga dan implikasi hukum serta ekonomi bagi sektor pertambangan nasional.

Opini • 19 Feb 2025

Efisiensi atau Pengabaian? Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan sebagai Pengkhianatan terhadap Konstitusi

literasihukum.com/efisiensi-atau-pengabaian-pemangkasan-anggaran-pendidikan-dan-kesehatan-sebagai-pengkhianatan-terhadap-konstitusi

Tulisan ini mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang bertentangan dengan Pasal 31 dan 34 UUD 1945. Kebijakan ini memper

Opini • 06 Apr 2024

White Collar Crime : Korupsi dan Money Laundry dalam Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan Kasus Korupsi Tambang Timah 271 Triliun

literasihukum.com/white-collar-crime-korupsi-dan-money-laundry

Tindak Korupsi Tambang Timah yang dilakukan oleh pelaku dengan status sosial ekonomi tinggi

Kamus Hukum

Pengawasan tambang

literasihukum.com/kamus-hukum/2220/pengawasan-tambang

Pengawasan tambang Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan tambang. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan tambang: Pengawasan dilakukan untuk memastikan tindakan pemerintah tetap sah,…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2015

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENETAPAN HARGA BENIH IKAN DAN UDANG PRODUKSI BALAI BENIH IKAN DAN ES BALOK PRODUKSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/4486/peraturan-bupati-pinrang-nomor-3-tahun-2015-tentang-mekanisme-penetapan-harga-benih-ikan-dan-udang-produksi-balai-benih-ikan-dan-es-balok-produksi-dinas-kelautan-dan-perikanan-kabupaten-pinrang

…BUPATI PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENETAPAN HARGA BENIH IKAN DAN UDANG PRODUKSI BALAI BENIH IKAN DAN ES BALOK PRODUKSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PINRANG

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 70 · Tahun 2019

Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi

literasihukum.com/peraturan/14862/tenaga-teknis-pengelolaan-hutan-produksi-lestari-dalam-pengelolaan-dan-pemanfaatan-hutan-pada-hutan-produksi

…ingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi

Opini • 12 Jan 2026

Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan

literasihukum.com/hukum-pajak-pertambangan

Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 69 · Tahun 1954 • 29 Nov 1954

Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

literasihukum.com/peraturan/16808/penetapan-bagian-ibw-xiii-perusahaan-tambang-timah-di-bangka-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-tahun-dinas-1952-dan-1953

Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Opini • 06 Jun 2025

Raja Ampat, Tambang Nikel, dan Krisis Etika Lingkungan: Ketika Negara Gagal Menjadi Penjaga Alam

literasihukum.com/raja-ampat-tambang-nikel-dan-krisis-etika-lingkungan-ketika-negara-gagal-menjadi-penjaga-alam

Esai ini mengkritik rencana tambang nikel di Raja Ampat sebagai bukti kegagalan negara menjaga lingkungan dan menjalankan hukum. Negara abai terhadap

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 52 · Tahun 2024 • 17 Apr 2024

Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

literasihukum.com/peraturan/16509/tunjangan-jabatan-fungsional-inspektur-tambang

…ran Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang