Opini • 08 Mar 2024

Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia

literasihukum.com/korupsi-massive-di-partai-politik

Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.

Opini • 14 Mar 2023

Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang: Legal Standing dan Batasannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/legal-standing-dan-batasannya

Literasi Hukum - Artikel ini membahas Kedudukan Partai Politik dalam Pengujian Undang-Undang yang ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam artikel ini juga dibahas mengena...

Opini • 06 Mar 2024

Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif

literasihukum.com/menyingkap-ambang-batas-parlemen

Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...

Opini • 14 May 2026

Wacana KPK Tentang Ketua Umum Parpol Maksimal 2 Priode

literasihukum.com/wacana-kpk-tentang-ketua-umum-parpol-maksimal-2-priode

…terutama dalam hal pencegahan korupsi, yaitu melakukan kajian terkait dengan tata Kelola partai politik (parpol)…

Opini • 30 May 2023

2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup

literasihukum.com/sistem-pemilu-proporsional

Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Opini • 23 May 2026

Representasi Rakyat dan Ujian Demokrasi Elektoral

literasihukum.com/representasi-rakyat-dan-ujian-demokrasi-elektoral

…ruang kedaulatan rakyat yang harus dijaga meskipun masih dibayangi politik uang, oligarki partai, dan biaya politik mahal. Karena itu, solusi yang lebih demokratis bukan mengembalikan pemilihan kepala daerah

Opini • 26 Oct 2024

Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Parpol?

literasihukum.com/dewan-perwakilan-rakyat-atau-dewan-perwakilan-parpol

…l ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai

Opini • 11 Feb 2026

Akal-Akalan Pilkada (Tidak) Langsung : Demokrasi Diujung Tanduk

literasihukum.com/akal-akalan-pilkada-tidak-langsung-demokrasi-diujung-tanduk

Wacana pergantian mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung lewat DPRD sudah berlangsung sejak lama.

Opini • 06 Apr 2026

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak

Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?