Opini • 29 Apr 2026

Mitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang

literasihukum.com/pekerja-kemitraan-hubungan-kerja-terselubung

Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa dikategorikan hubungan kerja terselubung dan hak apa saja yang seharusnya diterima.

Materi Hukum • 02 Mar 2023

Perlindungan Sosial bagi Pekerja: Peran dan Tantangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

literasihukum.com/badan-penyelenggara-jaminan-sosial

Literasi Hukum - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja atau b...

Peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan · No. 7 · Tahun 2024

Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/16150/perubahan-atas-peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-13-tahun-2023-tentang-pedoman-penyaluran-bantuan-pemerintah-di-kementerian-ketenagakerjaan-tahun-anggaran-2024

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan · No. 1 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan

literasihukum.com/peraturan/18005/perubahan-atas-peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-1-tahun-2022-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-di-kementerian-ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan

Materi Hukum • 02 May 2026

Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan

literasihukum.com/resign-ini-hak-karyawan-yang-wajib-dibayar-perusahaan

Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.

Opini • 10 May 2026

Perusahaan Tidak Daftarkan BPJS Karyawan, Apakah Bisa Dipidana?

literasihukum.com/perusahaan-tidak-daftarkan-bpjs-karyawan-apakah-bisa-dipidana-3

Apakah perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS dapat dipidana? Simak analisis hukum, sanksi administratif, dan perlindungan pekerja

Opini • 11 Jun 2025

Solusi Polemik Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran: Tepatkah?

literasihukum.com/solusi-polemik-ketenagakerjaan-lewat-surat-edaran-tepatkah

Membahas soal efektifitas penggunaan Surat Edaran sebagai kebijakan Menteri Ketenagakerjaan

Opini • 21 Jun 2024

Kupas Tuntas Regulasi Keamanan Bekerja pada Pekerja Sektor Gig Economy di Indonesia (Studi Pada Pekerja Go-jek)

literasihukum.com/kupas-tuntas-regulasi-keamanan-bekerja-pada-pekerja-sektor-gig-economy-di-indonesia-studi-pada-pekerja-go-jek

Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek.

Peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan · No. 23 · Tahun 2021 • 12 Nov 2021

Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan

literasihukum.com/peraturan/14590/pencabutan-peraturan-menteri-ketenagakerjaan-sebagai-akibat-diundangkannya-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-beserta-peraturan-pelaksanaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan · No. 9 · Tahun 2023 • 27 Sep 2023

Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan

literasihukum.com/peraturan/18098/peta-proses-bisnis-kementerian-ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan