Opini • 02 May 2025

Ketika Tanah Air Bergantung pada Tanah Asing: Ironi Impor Pangan

literasihukum.com/tanah-air-bergantung-pada-impor-pangan-asing

Indonesia bergantung pada impor pangan meski punya potensi agraris besar, akibat infrastruktur dan preferensi konsumen.

Opini • 02 Apr 2026

Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak

literasihukum.com/lapar-di-negeri-agraris-ironi-hukum-pangan-yang-belum-memihak

…donesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.

Opini • 04 Feb 2025

Coretax: Mampukah Menegakkan Hukum Perpajakan di Sektor Pertanian?

literasihukum.com/coretax-mampukah-menegakkan-hukum-perpajakan-di-sektor-pertanian

Coretax adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak di Indonesia

Opini • 14 Feb 2026

Sawitisasi Papua Prabowo: Konflik Hak Adat dan Konstitusi Hijau?

literasihukum.com/sawatisasi-prabowo-dan-konsep-green-state-vision-oleh-opm

Sawitisasi Papua oleh Prabowo picu konflik hak adat & lingkungan? Analisis mendalam implikasi konstitusi hijau & dekolonisasi politik komoditas.

Opini • 05 Jan 2026

Membedah Peta Jalan Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

literasihukum.com/membedah-peta-jalan-swasembada-pangan-pemerintahan-prabowo-gibran

Bedah peta jalan swasembada pangan Prabowo-Gibran: dari beras, gula, hingga Makan Bergizi Gratis demi kedaulatan nasional.

Opini • 11 Jan 2025

Menyorot Program Reforma Agraria di Desa Batulawang

literasihukum.com/menyorot-program-reforma-agraria-di-desa-batulawang

Menyorot bagaimana kebijakan pemerintah justru melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria

Berita • 17 Feb 2023

Deforestasi di Papua Berakibat pada Terancamnya Hak Masyarakat Adat, Bagaimana Langkah Hukumnya?

news.literasihukum.com/langkah-hukum-deforestasi-di-papua

Artikel ini membahas mengenai Deforestasi di Papua yang berakibat terancamnya hak masyarakat ada di Papua. Bagaimana langkah hukum yang dapat diambil dalam persoalaan ini? yuk simak artikel berikut in...

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2024 • 12 Jul 2026

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

literasihukum.com/peraturan/14064/perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-perkebunan-sawit-yang-dibiayai-oleh-dana-bagi-hasil-perkebunan-sawit

…27 Tahun 2024 tentang PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG DIBIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2024 • 04 Jul 2026

Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

literasihukum.com/peraturan/13842/perlindungan-pekerja-perkebunan-sawit-dalam-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-yang-dibiayai-oleh-dana-bagi-hasil-perkebunan-sawit

…erbup) Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025

PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT DI KABUPATEN SINTANG

literasihukum.com/peraturan/13639/penyelengaraan-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-bukan-penerima-upah-di-perkebunan-kelapa-sawit-melalui-dana-bagi-hasil-sawit-di-kabupaten-sintang

…NGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT DI KABUPATEN SINTANG