Menampilkan 1–6 dari 6 hasil
· ~20ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 30 Jan 2026
KPK Periksa Yaqut Cholil Qoumas Terkait Korupsi Kuota Haji 2023-2024
literasihukum.com/kpk-periksa-yaqut-cholil-qoumas-terkait-korupsi-kuota-haji-2023-2024
KPK jadwalkan pemeriksaan Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Audit kerugian negara oleh BPK jadi fokus.
Berita
• 12 Jan 2026
KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Kuota Haji 2024, Kerugian Negara Masih Dihitung BPK
literasihukum.com/kpk-tetapkan-yaqut-tersangka-kuota-haji-2024
KPK menetapkan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. BPK masih menghitung kerugian negara, KPK klaim bukti sudah kuat.
Opini
• 21 Jan 2026
Korupsi Kuota Haji: Menguji Efektivitas UU Penyelenggaraan Haji
literasihukum.com/kuota-haji-mengantar-eks-menag-ri-masuk-bui
Korupsi kuota haji menjerat eks Menteri Agama. Analisis mendalam tentang praktik korupsi terstruktur dan implikasinya dalam perspektif hukum.
Berita
• 16 Sep 2025
KPK Dalami Proses Penerbitan SK Menteri Agama Terkait Kuota Haji Tambahan: Fokus pada Dugaan Penyelewengan Alokasi
literasihukum.com/kpk-dalami-proses-penerbitan-sk-menteri-agama-terkait-kuota-haji-tambahan-fokus-pada-dugaan-penyelewengan-alokasi
KPK selisik penerbitan SK Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Penyelewengan alokasi 50:50 diduga langgar UU.
Berita
• 15 Sep 2025
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Babak Baru Dimulai
literasihukum.com/kpk-segera-umumkan-tersangka-korupsi-kuota-haji-babak-baru-dimulai
KPK segera tetapkan tersangka kasus korupsi kuota haji. Dugaan penyelewengan alokasi 20.000 kuota tambahan menjadi fokus utama penyidikan.
Opini
• 11 Sep 2025
Kontrak Sosial yang Terkhianati: Saat Daulat Rakyat Sekadar Ilusi
literasihukum.com/kontrak-sosial-yang-terkhianati-saat-daulat-rakyat-sekadar-ilusi
Artikel ini membahas tentang potret kejadian aksi massa dan kericuhan yang timbul kepada DPR, serta refleksi atas kejadian tersebut.