Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~115ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 27 Feb 2023
Hak Veto Anggota Dewan Keamanan PBB
literasihukum.com/hak-veto-anggota-dewan-keamanan-pbb
Literasi Hukum - Pernahkah anda mendengar istilah hak veto? seperti apa mekanisme penggunaan hak veto dan dasar hukumnya? artikel ini akan menjelaskan kepada anda mengenai pengertian serta kegunaan ha...
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya
literasihukum.com/konflik-israel-dan-palestina-perspektif-hukum-internasional
…bahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 192 · Tahun 2015
• 19 Jun 2026
Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi
literasihukum.com/peraturan/2482/honorarium-kepanitiaan-non-pegawai-negeri-sipil-dalam-penyelesaian-sidang-sengketa-informasi-pada-komisi-informasi-provinsi
…192 Tahun 2015 tentang Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi
Peraturan
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 8 · Tahun 2020
Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
literasihukum.com/peraturan/10000/sidang-mahkamah-pimpinan-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2007
• 13 Nov 2007
ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN( PBB ) KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/9138/alokasi-dana-bantuan-pemerintah-kabupaten-luwu-timur-dari-penyisihan-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-kepada-pemerintah-desa-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur
…ASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN( PBB ) KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Materi Hukum
• 30 Sep 2025
Hak Veto: Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, Contoh Kasus, Kelebihan & Kekurangan
literasihukum.com/hak-veto-pengertian-dasar-hukum-jenis-contoh-kasus-kelebihan-kekurangan
Ulasan komprehensif hak veto: definisi, dasar hukum PBB & konstitusi, jenis-jenis veto, studi kasus penting, hingga pro-kontra dan FAQ.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2018
KRITERIA DAN KATEGORI PENGURANGAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB
literasihukum.com/peraturan/12535/kriteria-dan-kategori-pengurangan-pajak-daerah-non-pbb-p2-dan-bphtb
…n Bantaeng Nomor 33 Tahun 2018 tentang KRITERIA DAN KATEGORI PENGURANGAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2 DAN BPHTB
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1997
Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)
literasihukum.com/peraturan/15675/pengesahan-united-nations-convention-against-illicit-traffic-in-narcotic-drugs-and-psychotropic-substances-1988-konvensi-pbb-tentang-pemberantasan-peredaran-gelap-narkotika-dan-psikotropika-1988
…ion Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)
Berita
• 12 Jan 2026
AS Umumkan Penarikan Diri dari 66 Organisasi Internasional dan Entitas PBB, Partisipasi serta Pendanaan Dihentikan
news.literasihukum.com/as-tarik-diri-66-organisasi-internasional-entitas-pbb
Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice an…
Kamus Hukum
Penetapan Hari Sidang
literasihukum.com/kamus-hukum/2121/penetapan-hari-sidang
Penetapan Hari Sidang Penetapan Hari Sidang adalah istilah prosedural terkait penetapan hari sidang. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, penetapan hari sidang memiliki ketentuan khusus. Sumber: HIR/RBg Ru…
Pasang Iklan